Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah belum memberi kepastian soal nasib moratorium sawit yang resmi berakhir pada 19 September 2021. Namun pelaku usaha meyakini stabilitas pasokan dan harga minyak kelapa sawit (CPO) tidak akan terganggu jika moratorium tidak diperpanjang.
Wakil Ketua Umum III Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan bahwa produksi minyak sawit masih menunjukkan kenaikan sejak moratorium digulirkan di 2018.
Selama masa berlaku moratorium 3 tahun terakhir, pemerintah tidak mengeluarkan izin baru perkebunan sawit.
“Tanpa moratorium, sawit bisa expand karena masih banyak izin usaha perkebunan yang belum dikelola. Sejak moratorium pun produksi terus naik sampai sekarang, dan kalau PSR [peremajaan sawit rakyat] berhasil, akan naik lebih tinggi,” kata Togar, Selasa (21/9/2021).
Terkait dengan harga CPO di pasar global, Togar menyatakan pergerakan harga tidak akan lepas dari pengaruh harga minyak nabati lain, seperti minyak kedelai atau minyak biji rapa.
Soal potensi naiknya pasokan minyak nabati global dan risiko koreksi harga jika moratorium tidak diperpanjang, Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menyebutkan bahwa hal tersebut wajar dan hanya bersifat sementara.
“Ini juga akan sama kalau produktivitas nasional meningkat dan menyebabkan pasokan meningkat,” kata Eddy.
Di sisi lain, Eddy juga menekankan bahwa permintaan minyak nabati dunia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Gapki mengestimasi kenaikan kebutuhan minyak nabati per tahun mencapai 5 juta ton.
“Inilah yang akan diperebutkan masing-masing minyak nabati. Jadi potensi mengisi pasar minyak nabati dunia masih ada, masalah harga tetap akan tergantung dengan supply dan demand,” tambahnya.
Dia memastikan bahwa Gapki tetap fokus pada upaya peningkatan produktivitas, salah satunya dengan mendukung pemerintah mempercepat peremajaan sawit rakyat.
Selain itu, pelaku usaha berkomitmen untuk taat pada aturan, termasuk mematuhi wajib sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagaimana berlaku saat ini.
“Selama moratorium ISPO juga bersifat wajib. Di sisi lain aspek keberlanjutan juga menjadi concern konsumen,” kata Eddy.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro sebelumnya menjelaskan bahwa moratorium izin perkebunan sawit yang berakhir pada pekan ini akan menjadi perhatian dunia.
Selama 3 tahun berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018, penghentian pemberian izin baru untuk konsesi kelapa sawit dinilainya telah membuat produksi minyak sawit stabil.
Dia menilai, moratorium yang tidak diperpanjang akan berdampak terhadap perekonomian, mengingat kontribusi komoditas tersebut ekspor nonmigas merupakan salah satu yang terbesar.
Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia, izin pembukaan perkebunan yang kembali diberikan bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia siap menggelontorkan lebih banyak minyak nabati ke pasar.
Menurut Putera, hal tersebut dapat memicu koreksi harga CPO yang telah melonjak lebih dari 50 persen dalam setahun terakhir.
Padahal, kenaikan harga CPO telah menopang neraca perdagangan dan rupiah di tengah kekhawatiran akan efek taper tantrum.
“Kami melihat perpanjangan kebijakan moratorium sebagai win-win solution, baik untuk lingkungan maupun ekonomi. Langkah ini merupakan upaya untuk melindungi lingkungan, serta meningkatkan tata kelola dan produktivitas perkebunan sawit skala menengah,” kata Putera dalam keterangan resminya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
