Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pebisnis Buka Suara Soal Rekomendasi IMF tentang Pajak e-Commerce

Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA buka suara soal rekomendasi IMF mengenai wajib pungut pajak e-commerce.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 21 September 2021  |  00:13 WIB
Pandemi Covid/19 berhasil mempercepat transformasi bisnis serta aktivitas jual beli dari tradisional menjadi daring atau online lewat prinsip digitalisasi.  -  Antara
Pandemi Covid/19 berhasil mempercepat transformasi bisnis serta aktivitas jual beli dari tradisional menjadi daring atau online lewat prinsip digitalisasi. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE/e-commerce) angkat suara soal rekomendasi IMF agar pemerintah mengubah skema penunjukkan wajib pungut PPN e-commerce dengan mewajibkan penyedia PMSE sebagai wajib pungut.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga menjelaskan bahwa asosiasi dan anggota membuka pintu dialog dan bekerja sama dengan pemerintah, termasuk dalam skema penunjukkan wajib pungut PPN bagi PMSE.

“Perlu kami sampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut tentu memiliki dampak, bukan saja bagi platform e-commerce, tetapi juga bagi UMKM yang sedang berusaha mengembangkan bisnisnya melalui PMSE,” kata Bima, Sein (20/9/2021).

Bima mengharapkan kebijakan pemerintah terkait pemungutan PPN nantinya bisa sejalan dengan program dalam membantu UMKM dalam melakukan transformasi digital.

Sebelumnya, laporan terbaru IMF berjudul Digitalization and Taxation in Asia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sudah lebih dulu membuat daftar perusahaan yang masuk kriteria dan selanjutnya ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

Pada praktiknya, Indonesia telah menunjuk perusahaan-perusahaan digital besar seperti Amazon, Google, Netflix, dan Spotify sebagai pemungut PPN PMSE. Secara bertahap, jumlah perusahan digital yang wajib memungut PPN PMSE terus bertambah.

"IMF menilai, langkah ini memang dapat meminimalisasi beban administrasi yang muncul. Namun, langkah ini menimbulkan tantangan bagi otoritas dalam mengidentifikasi perusahaan yang tercakup dalam ketentuan PPN PMSE," tulis IMF dalam laporannya.

Tak hanya itu, langkah Indonesia untuk menunjuk pemungut PPN PMSE secara bertahap melalui pembuatan daftar pemungut PPN PMSE juga menimbulkan distorsi antara perusahaan yang tercakup dan yang belum tercakup dalam daftar pemungut PPN PMSE.

Secara jangka panjang, IMF memandang pendekatan self-assessment adalah langkah yang lebih tepat bila dibandingkan dengan skema penunjukan pemungut PPN PMSE yang dilakukan oleh Indonesia saat ini.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

e-commerce ppn
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top