Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden mendesak parlemen untuk mendukung agenda ekonominya yang disebut dapat melawan perubahan iklim dan menciptakan lapangan pekerjaan berupah tinggi dengan mempercepat pengembangan energi yang lebih bersih.
“Kita harus mempercepatnya. Kita tidak punya banyak waktu," kata Biden pada Selasa (14/9/2021), saat berkunjung ke Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Arvada, Colorado seperti dikutip Bloomberg.
Kunjungan tersebut menjadi yang pertama di wilayah bagian barat Amerika Serikat yang juga dimanfaatkan untuk mempromosikan agenda ekonominya seiring dengan meningkatnya kebakaran hutan dan kekeringan berkepanjangan di wilayah tersebut.
Saat ini, parlemen Demokrat tengah mengajukan rencana pajak dan belanja senilai US$3,5 triliun yang mencakup agenda Biden, termasuk memperluas program sosial dan mengatasi perubahan iklim.
Adapun undang-undang infrastruktur yang diajukan Biden telah sampai di meja Senat dan tengah menunggu pemungutan suara final dari DPR. “Kami akan memberikan dukungan untuk membuat komunitas kami, termasuk kelompok tribal jauh lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Biden.
Awal pekan ini, parlemen merilis paket baru terkait dengan kenaikan pajak yang memukul perusahaan dan orang kaya di Amerika untuk mengimbangi sebagian proposal pengeluaran Biden.
Baca Juga
Rencana tersebut akan meningkatkan pendapatan negara hingga US$2,1 triliun untuk 10 tahun ke depan dengan meningkatkan tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 26,5 persen. Adapun pajak capital gain naik dari 20 persen menjadi 25 persen.
Namun, kenaikan pajak itu masih lebih rendah dari yang diajukan oleh Gedung Putih. Hal ini kemungkinan untuk menahan dukungan anggota Demokrat yang moderat dan berorientasi bisnis.
Pada saat yang sama, pemimpin Demokrat juga masih menghadapi tugas yang sulit untuk mempertahankan peringkat di saat ada perbedaan tajam di internal Demokrat terkait dengan perubahan harga obat.
Sementara itu, Republik keberatan dengan jumlah pengeluaran yang diperjuangkan oleh Presiden dan mengatakan menaikkan pajak pada bisnis akan merugikan perekonomian.
