Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,5 juta orang hingga akhir tahun ini.
Perkiraan dikemukakan seiring rencana pembukaan kembali 18 destinasi pariwisata prioritas dan Provinsi Kepulauan Riau menyusul pelandaian kurva pandemi di Tanah Air.
Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara itu diharapkan dapat mencetak devisa senilai US$0,36 miliar.
“Devisa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun ini sangat kecil, karena wisatawan mancanegara yang bisa datang masih sangat terbatas,” kata Kurleni melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Selasa (14/9/2021).
Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Kemenparekraf tengah memantau kesiapan pembukaan 18 destinasi pariwisata prioritas dan Provinsi Kepulauan Riau.
Perinciannya 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas di antaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang-Belitung, Kepulauan Seribu-Kota Tua, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Pulau Morotai.
Baca Juga
Selain itu terdapat 7 destinasi pariwisata prioritas baru seperti Tanjung Gunung-Sungai Liat, Cikidang-Pelabuhan Ratu, Pangadaran, Ijen-Baluran, Makassar-Selayar-Toraja, Manado, dan Raja Ampat. Satu destinasi pariwisata prioritas revitalisasi yakni Provinsi Bali.
Belakangan, Kemenparekraf juga memasukkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai cakupan pemantauan rencana pembukaan destinasi wisata di Tanah Air.
“Syarat pembukaannya masih dibicarakan dan akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemarin ada indikasi jika sudah level dua bisa diujicoba tapi belum resmi dibuka ya. Tapi keputusannya nanti ditetapkan Kementerian Kesehatan,” kata dia.
Ihwal waktu pembukaan, dia mengatakan kementeriannya masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha setempat untuk mengkaji data serta mendorong permintaan. Harapannya, produk wisata di daerah dapat dioptimalkan setelah rencana ujicoba berlangsung.
“Kebijakan tetap di pemerintah daerah masing-masing. Namun kami memantau perkembangannya dan mensupport kebijakan agar dapat segera dibuka, misalnya membantu percepatan vaksinasi dan sertifikasi CHSE,” kata dia.
