Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan kebijakan terkait dengan insentif pajak terhadap industri kendaraan listrik pada Jumat (10/9/2021) membuat pemain non AS tidak terima karena dinilai diskriminatif.
Rencana undang-undang tersebut masuk dalam peraturan pajak dan pengeluaran US$3,5 triliun. Kebijakan yang diajukan oleh parlemen Demokrat dalam rencana pengeluaran 10 tahun akan menerapkan potongan harga point of sale (POS) sebesar US$7.500 untuk kendaraan listrik selama 5 tahun pertama.
Terdapat insentif tambahan US$4.500 bagi perusahaan yang merakit mobilnya di fasilitas serikat. Hal ini akan menguntungkan bagi tiga produsen terbesar yang berbasis di Detroit seperti General Motors Co., Ford Motor Co., dan Stellantis NV yang seluruh karyawannya tergabung dalam serikat United Auto Workers (UAW).
“Kami ingin memastikan bahwa orang-orang yang berpenghasilan baik, menghidupi keluarga mereka dan menyumbangkan upah dan tunjangan tersebut di komunitas mereka adalah penerima manfaat utama,” kata Dan Kildee, anggota Demokrat Michigan yang melayani Badan Anggaran seperti dikutip The Detroit News.
Beberapa peraturan tambahan yang juga termasuk di dalam insentif pajak tersebut di antaranya adalah pencabutan batasan bagi perusahaan yang telah menjual sebanyak 200.000 kendaraan.
Artinya, Tesla sebagai penjual kendaraan listrik tertinggi dan General Motors yang penjualannya mencapai 202.488 pada 2020, dapat memperoleh insentif tersebut.
Baca Juga
Insentif hanya akan berlaku kepada kendaraan yang memiliki harga eceran yang disarankan pabrikan kurang dari US$55.000 untuk mobil, US$64.000 untuk van, US$69.000 untuk SUV, dan US$74.000 untuk truk pickup.
Subsidi terbatas bagi individu yang berpendapatan tahunan maksimal US$400.000, US$600.000 bagi kepala keluarga, dan US$800.000 bagi pasangan suami istri.
"Mulai 2027, subsidi US$7.500 hanya akan berlaku bagi kendaraan listrik yang dibuat di Amerika Serikat," seperti dikutip Bloomberg.
Saat ini pengesahan RUU masih tertunda karena Senator Joe Manchin, seorang Demokrat yang suaranya sangat penting di Senat AS mengajukan keberatan terhadap lantaran kekhawatiran pajak dan inflasi.
