Bisnis.com, JAKARTA – PT Hakaaston (HKA) mengaku telah berdialog dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait perluasan penggunaan aspal karet dalam konstruksi jalan nasional.
Sekretaris Perusahaan Hakaaston Aditya Nur Rahadi mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung inisiasi perseroan terkait perluasan penggunaan aspal karet ke jalan nasional melalui kelancaran pasokan dan kualitas karet alam dalam produksi agregat aspal.
“Dari segi Kementerian PUPR, untuk penggunaan aspal karet alam di jalan nasional telah menargetkan untuk diaplikasikan pada daerah penghasil komoditas karet alam,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/9/2021).
Adapun, Kementerian PUPR telah menerbitkan surat rekomendasi teknis terkait penerapan ruang bebas, perkerasan jalan, dan drainase di jalan tol per Agustus 2021. Surat tersebut telah memasukkan aspal karet sebagai salah satu aspal performance grade (PG) dalam konstruksi jalan nasional.
Aditya menyampaikan, pihaknya akan berusaha memperluas penggunaan aspal karet di luar wilayah produsen karet alam dengan mengembangkan teknologi yang dapat menekan biaya logistik.
Aditya berujar, pihaknya saat ini sedang mengembangkan teknologi atau mesin berukuran kecil yang dapat memproduksi aspal karet. Dengan demikian, alat produksi yang mengubah karet alam menjadi agregat karet dapat mudah berpindah.
Di sisi lain, Aditya mengatakan, pihaknya siap mendukung penggunaan aspal karet dalam konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
“Aspal karet masuk dalam spesifikasi aspal PG yang dipersyaratkan untuk lajur utama jalan tol. Sejalan dengan hal tersebut, Hakaaston siap untuk mendukung produk aspal karet alam di proyek JTTS,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Vaza mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan pedoman pengaspalan dengan tiga agregat alternatif, yakni skrap plastik, karet, dan slag baja. Walakin, pihaknya belum akan menggunakan agregat alternatif itu dalam pembukaan jalan baru.
Herry mengatakan bahwa Kementerian PUPR secara rutin membeli karet alam sebagai agregat pengaspalan di Pulau Sumatra.
Pembelian karet alam tersebut merupakan salah satu strategi Kementerian PUPR untuk mengungkit harga karet nasional. Akan tetapi, penggunaan karet sebagai agregat pengaspalan hanya memberatkan biaya produksi pengaspalan pemerintah.
“Sebenarnya karet itu [dalam pengaspalan saat ini] jumlahnya sangat kecil di dalam aspal, dan sebenarnya membebani biaya pengaspalan kalau kami jujur,” ujarnya.
