Bisnis.com, JAKARTA – Upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi secara serius mendapatkan dukungan dari pemerintah. Perbaikan regulasi dan kebijakan fiskal menjadi perhatian untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pemerintah menyadari persaingan global untuk mendapatkan investasi semakin ketat, terutama dengan adanya pandemi Covid-19.
Untuk itu, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi migas nasional dengan berbagai perubahan kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal.
Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas adalah perbaikan fasilitas perpajakan, penetapan harga domestic market obligation (DMO) hingga 100 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) production sharing contract (PSC) Cost Recovery, dan pembebasan atau keringanan branch profit tax (BPT).
“Presiden dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2021 telah menyebutkan beberapa strategi dan enabler untuk mencapai rencana jangka panjang yang meliputi perbaikan regulasi dan fiskal,” ujar Dwi dalam penutupan acara IPA Convex 2021, Jumat (3/9/2021).
Dwi optimistis target produksi migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas bumi pada 2030 yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai.
Dia menuturkan bahwa sumber daya alam Indonesia masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan.
“Tentunya kita perlu mengintensifkan dan mempercepat program kerja untuk mengejar beberapa kegiatan yang tertunda, dan juga perlu beberapa enabler untuk memonetisasi sumber daya tambahan dari eksplorasi migas dan area terbuka nonkonvensional,” ujarnya.
