Perdana Menteri Singapura Soroti Diskriminasi dan Isu Tenaga Kerja Asing

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran yang meluas tentang tenaga kerja asing.

Dia berjanji bahwa pemerintahnya akan semakin memperketat kriteria visa untuk ekspatriat, menaikkan gaji untuk pekerja berpenghasilan rendah dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas praktik perekrutan mereka.

Lee mengatakan rencana untuk memperketat kriteria gaji untuk tenaga kerja asing tidak akan dilakukan tiba-tiba, tetapi secara bertahap dan progresif karena ia juga berupaya meredakan kekhawatiran dari perusahaan dan menunjukkan bahwa Singapura ingin menjaga kebijakannya tetap berorientasi ke luar untuk menerima persaingan.

"Kami harus mengakui masalahnya, sehingga kami dapat mengatasi kekhawatiran sah warga Singapura, dan meredakan kebencian terhadap orang asing,” kata Lee dalam rapat umum hari nasional, dilansir Bloomberg, Senin (30/8/2021).

Lee mengatakan sangat penting bagi negara itu untuk membuka kembali ke dunia setelah menutup sebagian besar perbatasannya awal tahun lalu, tepat ketika mencapai tonggak sejarah untuk memvaksinasi 80 persen populasinya.

Tenaga kerja asing adalah topik hangat dalam pemilihan tahun lalu karena persepsi praktik perekrutan yang tidak adil terhadap penduduk setempat dan upah yang masih rendah untuk pekerja kerah biru di tengah kenaikan biaya dan pandemi yang mematikan sebagian ekonomi.

Ketidakpuasan ini, di tengah kemerosotan ekonomi terburuk di negara itu, telah memainkan peran besar dalam menggerakkan Partai Aksi Rakyat yang berkuasa ke posisi terlemah yang pernah ditampilkan dalam jajak pendapat pada Juli tahun lalu.

Sebulan kemudian, pemerintah menaikkan gaji minimum yang memenuhi syarat untuk pemegang izin kerja dalam peran manajerial atau khusus serta sektor jasa keuangan, dan bagi mereka yang memiliki "S Pass," atau staf teknis tingkat menengah.

Lee mengatakan sering ada keluhan atas praktik perekrutan di sektor teknologi dan keuangan. Namun dia mencatat, bahwa perusahaan-perusahaan ini fokus secara regional dan global dan keterampilan yang dibutuhkan untuk peran tersebut sangat terbatas.

"Seandainya kami tidak mengizinkan mereka mengimpor employment pass yang mereka butuhkan, perusahaan tidak akan datang ke sini, dan orang Singapura akan memiliki lebih sedikit peluang,” kata Lee mengacu pada izin kerja yang didambakan bagi pekerja asing.

Namun demikian, Lee mengatakan fokusnya adalah pada praktik perekrutan dengan rencana pemerintah untuk meloloskan undang-undang antidiskriminasi untuk tempat kerja yang dapat membawa hukuman.

Dia juga bermaksud untuk membentuk pengadilan untuk melindungi pekerja dari diskriminasi berdasarkan kebangsaan di antara praktik ketenagakerjaan yang tidak adil lainnya berdasarkan gender, agama dan ras.

Lee juga mengungkapkan langkah-langkah lain untuk memastikan gaji yang lebih tinggi bagi warga Singapura.

Perusahaan yang mempekerjakan orang asing sekarang harus membayar semua staf lokal mereka gaji yang memenuhi syarat setidaknya 1.400 dolar Singapura (US$1.040) per bulan, dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang menetapkan bahwa jumlah penduduk lokal yang mendapatkan gaji seperti itu bergantung pada berapa banyak pekerja asing yang dipekerjakan.

Perdana menteri juga fokus pada pekerja berupah rendah, dengan mengatakan Singapura harus menawarkan lebih banyak perlindungan bagi kelompok yang telah berada di garis depan sejak awal pandemi, mengantarkan makanan, atau dipekerjakan sebagai pembersih dan keamanan kerja.

Sebagian besar pekerja ini, yang jumlahnya sekitar setengah juta, tidak membayar pajak dan malah mendapatkan top-up gaji dan iuran pensiun dari pemerintah.

Pembayaran kepada para pekerja ini menelan biaya sekitar 850 juta dolar Singapura per tahun dan Lee mengatakan pemerintah akan meningkatkan kontribusi tahunan menjadi 1,1 miliar dolar Singapura dalam dua tahun.

Lee membidik aplikasi pengiriman makanan yang terkait dengan Foodpanda, Grab Holdings Inc. dan Deliveroo Plc dari Delivery Hero SE, dengan mengatakan bahwa dia “sangat prihatin” dengan pekerja pengiriman mereka yang tidak memiliki kontrak kerja, tidak memiliki perlindungan pekerjaan dasar, dan memperoleh pendapatan sederhana yang membuatnya sulit untuk membeli perumahan, perawatan kesehatan dan pensiun.