Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan menerapkan strategi baru terkait konstruksi infrastruktur bidang permukiman. Strategi baru tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan menerapkan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan kawasan. Dangan kata lain, proyek-proyek infrastruktur permukiman seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) akan dilakukan di beberapa tempat saja.
"Untuk itu, kami mohon ijin untuk pembahasan pada RDP (rapat dengar pendapat), tolong lokasinya [usulan BSPS, Pamsimas, dan Sanimas} jangan menyebar. [Utamakan wilayah yang] ada kantong-kantong kemiskinan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (26/8/2021).
Basuki berujar pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni subsidi dan pemberdayaan. Namun demikian, aspek subsidi dinilai bakal mendominasi.
Basuki berpendapat pembangunan infrastruktur berdasarkan kawasan ini merupakan kontribusi dari sisi pemberdayaan. Basuki menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mengimplementasikan strategi tersebut.
Di sisi lain, Basuki mengatakan tema umum pemerintah pada tahun depan adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktur dengan Tujuh Prioritas Nasional. Adapun, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran senilai Rp100,59 triliun pada 2022.
Baca Juga
"[Tahun depan,] temanya Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan Tujuh Prioritas Nasional, di antaranya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat," katanya.
Basuki memberikan beberapa contoh infrastruktur pelayanan dasar, seperti penyediaan air bersih, air minum, sanitasi, dan perumahan. Dengan kata lain, salah satu fokus utama Kementerian PUPR pada 2022 ada di infrastruktur bidan permukiman.
Adapun, anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya pada 2020 adalah Rp12,51 triliun. Sementara itu, anggaran yang akan digunakan untuk melelang proyek-proyek permukiman hanya Rp11,42 triliun.
Seperi diketahui, anggaran Kementerian PUPR pada 2022 hanya mencapai Rp100,45 triliun. Angka tersebut hanya 57,07 persen dari anggaran yang diajukan kementerian sekitar Rp176 triliun.
Anggaran Kementerian PUPR pada 2022 turun 32,94 persen dari pagu DIPA TA 2021 senilai Rp149,8 triliun. Walakin, tiga catatan pada pagu indikatif TA 2022 mengindikasikan pagu indikatif kementerian PUPR 2022 masih dapat bertambah.
