Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha budidaya perikanan pada masa pandemi Covid-19.
KKP menawarkan pendampingan kepada calon debitur. Mulai dari awal pengajuan, proses akad dan pencairan, hingga pasca pencairan. Dengan demikian, diharapkan usaha debitur berjalan dengan baik, angsuran lancar, dan mengalami perkembangan.
Menurut Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Wirdhatul Azizi, kendati keadaan mulai stabil dalam beberapa waktu belakangan, upaya perlu dilakukan mengingat pada awal pandemi usaha debitur mengalami penurunan di kisaran 50-70 persen.
Sepanjang 2021, terdapat 11 calon debitur di sektor perikanan. Mayoritas calon debitur selama masa pandemi berasal dari subsektor perikanan budidaya, terutama komoditas ikan lele.
“Debitur terbanyak ada di wilayah Kabupaten Temanggung, lima debitur. Untuk calon debitur saat ini mayoritas dari Kabupaten Magelang,” ujar Wirdhatul melalui keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Sabtu (14/8/2021).
Wirdhatul mengungkapkan sejumlah kendala yang dialami oleh para pelaku sektor perikanan. Salah satu masalah, ikan yang diproduksi atau dipanen sulit untuk dijual. Tetapi, pelaku usaha dikatakan mulai bisa menyesuaikan setelah 3 bulan awal.
Baca Juga
Sebagai informasi, debitur ikan hias Arwanau mengalami kenaikan penjualan pada awal masa pandemi Covid-19. Sebab, banyak orang yang mengisi waktu luang dengan memelihara ikan hias.
Sementara untuk ikan konsumsi seperti nila dan lele, pemasaran dibantu dengan adanya kerja sama program desa saat pandemi, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua jenis ikan tersebut tetap dijual mandiri seperti sebelum pandemi.
Adapun, sosialisasi program selama pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui forum atau pertemuan virtual yang bekerjasama dengan dinas perikanan setempat.
Perlu diketahui, syarat untuk menjadi debitur di antaranya; usaha sudah berjalan 1 tahun; merupakan pelaku usaha perorangan atau kelompok atau binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau bagian dari program srategis KKP.
Bisa juga usaha yang dijalankan merupakan usaha sektor perikanan seperti budidaya, pengolahan, pemasaran, dan sebagainya.
