Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meminta kepada Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 2021-2025 segera menyelesaikan sejumlah isu strategis dalam industri hilir migas.
Beberapa isu strategi tersebut mulai dari pendistribusian BBM hingga penetapan tarif pengangkutan gas bumi di sejumlah ruas pipa.
Dia mengatakan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan. Saat ini, baru sekitar 42,7 persen kecamatan yang memiliki penyalur BBM.
"Selain dengan melakukan akselerasi BBM satu harga, juga diperlukan terobosan untuk mempercepat ketersediaan penyalur BBM. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi keterlibatan BUMD, UMKM, maupun kelompok masyarakat setempat, melalui pengaturan dan fasilitasi yang tepat," ujar Arifin dalam acara pelantikan Ketua dan Komite BPH Migas 2021-2025 yang disiarkan secara virtual, Senin (9/8/2021).
Isu lain yang perlu diperhatikan, yakni seperti monitoring dan evaluasi penyediaan cadangan operasional BBM, perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta peraturan pelaksanaannya.
Kemudian, regulasi terkait cadangan BBM nasional dalam rangka ketahanan energi, serta perlu diatur penempatan tangki BBM milik badan usaha di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta kawasan timur Indonesia.
Baca Juga
Sementara itu, di bidang gas bumi, kata Arifin, BPH Migas perlu segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional. Khususnya terkait dengan transmisi gas bumi untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi nasional sehingga gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.
"Di samping itu, dalam rangka mewujudkan harga gas bumi yang lebih affordable bagi konsumen terutama industri tertentu, kami harapkan BPH Migas dapat segera menetapkan tarif pengangkutan [toll fee] di beberapa ruas yang masih belum diselesaikan. Perlu dilakukan evaluasi tarif toll fee pada seluruh ruas pipa untuk meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan agar harga gas di plant gate dapat lebih ekonomis sesuai arahan presiden," katanya.
Terkait dengan penetapan harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil, sinkronisasi perizinan dan hak khusus, serta isu-isu penting lainnya memerlukan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelesaiannya.
"Termasuk pada saat BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengaturan dan penetapan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi dalam rangka pemberian hak khusus," imbuhnya.
Terakhir, Arifin berpesan agar terus dilakukan perbaikan tata kelola dalam pengelolaan kegiatan hilir minyak dan gas bumi, termasuk internal BPH Migas.
"Dalam melaksanakan tugas, agar BPH Migas dapat membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian ESDM dan Instansi terkait lainnya," katanya.
