Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua (Waketu) Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan bahwa kebijakan transisi energi harus dirumuskan secara bijak untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Saat ini, negara di dunia beramai-ramai bergerak melakukan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan untuk menuju emisi zero karbon.
Dalam menyikapi isu transisi energi ini, Maman menilai Indonesia tidak boleh latah mengikuti tren dunia tersebut dan terburu-buru beralih sepenuhnya ke energi baru terbarukan (EBT).
"Di Eropa memang sudah jadi tuntutan, di Indonesia isunya berbeda. Jangan juga kita jadi negara ceroboh, latah energi EBT. Karena Eropa sudah bergerak dengan isu zero karbonnya, lalu kita cepet-cepet pakai EBT tapi kita tidak memikirkan ketahanan energi kita. Itu tidak bijak buat negara kita," ujar Maman dalam diskusi Dampak Regulasi EBT Terhadap Ketahanan Energi Nasional, Senin (2/8/2021).
Dia mengatakan, saat ini ketersediaan sumber energi fosil di dalam negeri masih cukup melimpah dan keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu masa transisi untuk beralih dari penggunaan energi fosil ke EBT sehingga cadangan energi fosil yang ada bisa termanfaatkan secara optimal.
Isu transisi ini, kata Maman, juga menjadi bagian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang EBT yang tengah digodok oleh DPR.
"Perlu ada aturan yang bijak, proporsional. Misal, kita siapkan apakah masa transisi 5 tahun atau 10 tahun. Jangan kalau nanti misal RUU EBT diketok tahun depan, akhirnya seluruh industri kita dipaksa gunakan EBT. Saya kira tidak mungkin karena masih banyak yang gunakan energi fosil. Perlu penataan, perlu transisi era. Ini yang lagi mau kami bahas di dalam pembahasan RUU EBT," katanya.
