Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penilaian IMF Soal Vaksinasi di RI Sesuai Fakta, Rasio Terhadap Populasi Baru 12 Persen

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa melihat rata-rata cakupan vaksinasi saat ini terhadap total populasi, Indonesia baru mencapai 12 persen.
Kontainer yang membawa bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021). Sebanyak 21,2 juta bahan baku vaksin Covid-19 produksi Sinovac dari China tiba di Bio Farma untuk kemudian di olah guna percepatan program vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Kontainer yang membawa bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021). Sebanyak 21,2 juta bahan baku vaksin Covid-19 produksi Sinovac dari China tiba di Bio Farma untuk kemudian di olah guna percepatan program vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan world economic outlook (WEO) menyebut Indonesia menjadi negara paling menderita di antara kelompok G20 karena tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi. Hal tersebut dianggap wajar melihat fakta di lapangan.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa melihat rata-rata cakupan vaksinasi saat ini terhadap total populasi, Indonesia baru mencapai 12 persen.

“Kalau melihat dari laporan beberapa daerah juga stok vaksinasi juga mulai berkurang. Stok tersisa vaksin juga diakui tinggal 22 juta dosis,” katanya, Rabu (28/7/2021).

Yusuf menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masih menunggu vaksinasi karena datang secara bertahap. Belum lagi proses distribusi ke luar Jawa tidak mudah.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat proses pengiriman vaksinasi. Jika memungkinkan, dosis yang datang di periode berikutnya volumenya lebih banyak.

Selain itu, tenaga kesehatan vaksinator juga perlu diperhatikan. Jika perlu, ada tenaga sukarela yang diajarkan untuk proses vaksinasi di periode berikutnya.

“Proses administrasi juga seharusnya disederhanakan. Jangan hanya karena masalah tidak ada fotocopy KTP misalnya, masyarakat tidak bisa melakukan vaksinasi,” jelasnya.

Vaksinasi yang belum merata ditambah dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat Core memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam rentang 2,5 persen sampai 3,5 persen.

Angka ini di bawah proyeksi IMF sebesar 3,9 persen. Bahkan di bawah angka paling pesimistis pemerintah, yaitu 3,7 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper