Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mulai merealisasikan skema imbal dagang business to business (B-to-B) dengan negara mitra. Sejauh ini, tawaran imbal dagang telah disampaikan ke 35 negara dengan respons positif dari 10 negara di antaranya.
Skema imbal dagang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekspor di luar skema perdagangan umum. Imbal dagang juga dinilai bisa membuat negara yang mengimplementasikannya berhemat devisa karena pengadaan komoditas atau produk dari luar negeri dibayar dengan mengekspor barang yang dibutuhkan oleh negara mitra.
Meski demikian, Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kementerian Perdagangan Bambang Jaka mengatakan bahwa pemerintah belum menghitung seberapa besar potensi nilai yang diekspor atau nilai devisa yang bisa dihemat melalui imbal dagang.
Dia mengatakan pemerintah tengah fokus merealisasikan nota kesepahaman imbal dagang yang telah diteken sehingga bisa menjadi pondasi transaksi-transaksi dengan skema serupa pada masa mendatang.
“Kenapa belum? Karena target awal kami adalah membuka jalan dengan negara mitra. Sebagian besar negara saat ini juga sedang mengalami penurunan daya beli,” kata Bambang dalam webinar, Kamis (29/7/2021).
Pemerintah telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai badan pelaksana perdagangan dengan skema imbal dagang. PPI akan mengkoordinasikan para eksportir dan importir Indonesia dan menjalin komunikasi dengan negara mitra serta lembaga pembiayaan terkait pelaksanaan.
Baca Juga
“Kami belum mengejar target kuantitas angka, tetapi kami membangun pondasi untuk meyakinkan pelaku usaha di Indonesia mengenai imbal dagang,” tambahnya.
Sepuluh negara telah menyatakan minat untuk menindaklanjuti tawaran imbal dagang yang disampaikan Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman telah dicapai dengan Meksiko dan dua nota kesepahaman baru dengan Rusia dan Jerman ditargetkan diteken pada pertengahan Agustus 2021.
“Tidak apa-apa tahun ini satu kontainer, tetapi pada 2022 ditingkatkan jadi 10 kontainer, 2023 jadi 100 kontainer. Tentu itu semua harus ditelaah. Poinnya kami sudah membuka terobosan,” kata Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial dan Pengembangan PPI Andry Tanudjaja mengatakan perseroan tengah fokus merealisasikan imbal dagang dengan Meksiko yang menjadi negara mitra pertama yang menandatangani nota kesepahaman.
“Saat ini sudah dalam tahap pemetaan barang dan Meksiko sudah memberikan ke kami daftar barangnya,” kata Andry.
Dia menjelaskan proses pelaksanaan imbal dagang mencakup penataan produk yang ditransaksikan, pencapaian kesepakatan nilai transaksi, spek, dan detail kontrak, serta koordinasi pelaksanaan pertukaran barang dan pembayaran.
Sebagai badan pelaksana, PPI akan menjadi penghubung eksportir dan importir Indonesia terhadap pelaksana di negara mitra. PPI juga akan berkoordinasi dengan perbankan, lembaga asuransi serta penyedia transportasi untuk mendukung proses pelaksanaan.
“Kami akan berikan pilihan yang lebih luas kepada para pelaku ekspor dan barang-barang dari negara mitra yang bisa dibeli oleh para importir,” kata dia.
