Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi yang ada di Indonesia kini bernilai besar dan memberi nilai tambah.
Dengan realisasi Rp223 triliun pada triwulan II/2021 atau naik 1,5 persen dibandingkan kuartal sebelumnya dan 16,2 persen dari periode yang sama tahun lalu, perumahan hingga pertambangan masuk sebagai kontributor terbesar.
“Investasi seperti pertambangan bukan kacang goreng,” katanya pada konferensi pers, Selasa (27/7/2021).
Artinya, investasi bukanlah sesuatu yang murah dan bisa cepat selesai prosesnya.
Bahlil menjelaskan bahwa perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyumbang Rp31,3 triliun atau 14 persen dari total investasi. Kedua adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya Rp29,7 triliun (13,3 persen).
Terbesar ketiga adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp27,9 triliun (12,5 persen). Selanjutnya listrik, gas, dan air Rp24,1 triliun (10,8 persen). Kelima adalah pertambangan Rp20,3 triliun (9,1 persen).
Baca Juga
“Memang harus jujur kami akui bahwa sektor pertambangan adalah sektor di mana menjadi prioritas kami yang kami dorong betul-betul. Termasuk di dalamnya adalah membangun nikel untuk menjadi basis baterai mobil di Indonesia,” jelasnya.
Jika total investasi pada kuartal II dirinci, Bahlil menuturkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp106,2 triliun atau 47,6 persen dari total investasi. Angka ini turun 1,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya dan tumbuh 12,7 persen dari tahun lalu.
Sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp116.8 triliun atau 52,4 persen dari total investasi. Realisasi tersebut naik 4,5 persen dari triwulan sebelumnya dan 19,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Dilihat dari sebarannya, investasi di luar Jawa Rp113,8 triliun atau 51 persen dari total investasi. Angka ini naik 24,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Lalu, di Jawa Rp109,2 triliun atau 49 persen dari total investasi. Realisasinya tumbuh 8,6 persen dibandingkan tahun lalu.
“Sejak awal perintah Presiden adalah investasi yang inklusif. Jangan hanya fokus pada investasi besar, tapi yang kecil juga. Jangan hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa,” ucapnya.
