Bisnis.com, JAKARTA - Penolakan Uni Eropa untuk merundingkan kembali kesepakatan Brexit yang mengatur Irlandia Utara telah menempatkan blok itu pada jalur tabrakan baru dengan Inggris.
Pasalnya, pemerintah Boris Johnson memperingatkan akan menangguhkan bagian dari perjanjian jika Uni Eropa (UE) tidak mengalah.
David Frost, Menteri Inggris untuk urusan UE, meminta blok tersebut untuk secara substansial menulis ulang Protokol Irlandia Utara yang kontroversial, bagian dari perjanjian pemisahan Inggris yang mengatur perdagangan dan pasar untuk wilayah tersebut. UE menolak permintaan itu.
"Menghormati kewajiban hukum internasional sangat penting. Kami tidak akan menyetujui negosiasi ulang," kata Wakil Presiden Komisi Eropa Maros Sefcovic dalam sebuah pernyataan, dilansir Bloomberg, Kamis (22/7/2021).
Di bawah ketentuan protokol itu, barang yang melintas dari Inggris ke Irlandia Utara menghadapi pemeriksaan dan prosedur pabean seolah-olah mereka menyeberang ke UE. Politisi di Irlandia Utara dan Inggris telah mengeluh bahwa perbatasan perdagangan yang efektif di Laut Irlandia mengancam integritas teritorial Inggris dan telah menyebabkan pengurangan arus perdagangan ke wilayah tersebut.
Uni Eropa telah lama bersikeras bahwa protokol itu harus dilaksanakan seperti yang dirancang semula, untuk melindungi pasar tunggal dan mencegah Irlandia Utara digunakan sebagai pintu belakang untuk penyelundupan ke dalam blok tersebut.
Baca Juga
Pada Maret lalu, UE memulai tindakan hukum terhadap Inggris setelah secara sepihak menunda penegakan sebagian dari perjanjian tersebut.
Sementara itu, penolakan UE terhadap tawaran Inggris menandai kemunduran lebih lanjut dalam hubungan pasca-Brexit mereka, setelah berbulan-bulan hubungan yang semakin memburuk atas berbagai masalah termasuk penangkapan ikan, akses ke pasar keuangan, dan status Gibraltar.
Mengenai situasi saat ini di Irlandia Utara, Frost menyalahkan protokol karena menyebabkan gangguan signifikan pada perdagangan antara kawasan dan seluruh Inggris dan menyebabkan ketidakstabilan masyarakat.
Dia memperingatkan Inggris akan siap untuk memicu klausul yang menangguhkan bagian dari protokol, sebuah langkah yang secara dramatis akan meningkatkan ketegangan dengan UE.
Sebelumnya, Inggris telah mendapat tekanan dari perusahaan-perusahaan termasuk Marks & Spencer Group Plc untuk menemukan solusi aturan yang menurut bisnis menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan barang ke Belfast di Irlandia Utara.
Namun, setiap langkah untuk merusak kesepakatan yang dilakukan Perdana Menteri Boris Johnson kurang dari dua tahun lalu berisiko semakin merusak kepercayaan di Inggris di antara para pejabat UE di Brussels.
Berbicara kepada House of Lords, Frost mengakui bahwa hubungan dengan UE sejauh ini telah diselingi oleh tantangan hukum dan ditandai dengan ketidaksepakatan dan ketidakpercayaan.
Dia mengatakan, sebagai langkah awal, UE harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan krisis. Kelompok bisnis di Irlandia Utara menyatakan kekecewaannya dengan posisi Inggris.
"Pernyataan Frost menciptakan kebingungan dan ketidakpastian untuk bisnis, rantai pasokan, dan pelanggannya," kata Stephen Kelly, kepala eksekutif Manufacturing NI, sebuah kelompok lobi.
Untuk menciptakan ruang bagi negosiasi potensial, Frost meminta UE untuk memperpanjang masa tenggang yang saat ini memungkinkan daging dingin dan barang-barang lainnya diimpor ke Irlandia Utara dari seluruh Inggris.
Dia juga mengatakan UE harus menghentikan tindakan hukumannya terhadap Inggris karena tidak menerapkan protokol dengan benar sebagai sinyal niat baik yang sebenarnya.
