Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi berharap agar Laptop Merah Putih dapat diluncurkan dalam waktu dekat. Hal tersebut mengingat pemerintah akan melakukan pengadaan laptop dalam jumlah besar.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan Laptop Merah Putih merupakan laptop besutan dalam negeri dari desain, pengembangan, hingga produksinya. Menurutnya, saat ini beberapa perguruan tinggi tengah bekerja sama dengan tim industri untuk membuat konsorsium yang dapat memproduksi tablet dan laptop "Merah Putih" dengan merek Dikti Edu.
"Saya kira elok kalau ini sudah mulai bisa diluncurkan karena dengan jumlah pembelian tadi [peningkatan penggunaan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam negeri pada bidang pendidikan] senilai Rp17 triliun selama beberapa tahun, saya kira sudah bisa dibangun industri sendiri," katanya di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Adapun, perguruan tinggi yang dimaksud Luhut adalah Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Universitas Gajah Mada.
Oleh karena itu, Luhut menyatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk mendukung produksi laptop "Merah Putih". Salah satu hal yang dimaksud adalah mendorong pelaku industri TIK untuk melakukan offset agreement untuk meningkatkan riset dan pengembangan dengan mengikutsertakan vokasional dan pendidikan tinggi.
Selain itu, Luhut pihaknya juga telah berusaha membangkitkan industri TIK domestik melalui beberapa cara, seperti menyediakan akses pasar, menyerap produk TIK lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan menyediakan akses permodalan. Di samping itu, Luhut berujar pihaknya juga telah menyediakan insentif fasilitas sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Baca Juga
"Saat ini pemerintah menyediakan sertifikasi TKDN gratis bagi produk dengan TKDN di atas 25 persen dengan maksimal delapan jenis produk per industri," ucapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya telah membeli 190.000 unit laptop senilai Rp1,3 triliun pada tahun ini. Seluruh laptop tersebut merupakan buatan dalam negeri dan telah dikirimkan ke sekitar 12.000 sekolah di segala jenjang.
"Selain itu, pemerintah [telah] mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk DAK (Dana ALokasi Khusus) di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk pembelian 240.000 laptop," ucapnya.
Nadiem berujar beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan laptop dalam negeri dan membentuk konsorsium dengan beberapa pabrikan laptop lokal untuk dapat memproduksi Laptop Merah Putih. Selain itu, Nadiem menyatakan pihaknya juga telah mengikutkan SMK dalam program tersebut.
Sejauh ini, seluruh pembelian tersebut akan berasal dari enam pabrikan laptop lokal, yakni PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PTEvercross Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia. Seluruh pabrikan tersebut telah memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih dari 25 persen.
Pada Juli-November 2021, keenam pabrikan tersebut mampu memproduksi 718.000 unit laptop. Dengan kata lain, perlu ada permintaan hingga 528.430 agar seluruh produk tersebut terserap di dalam negeri.
Kemenperin mendata jumlah permintaan laptop pada 2019 mencapai 3,05 juta unit dengan komposisi laptop impor mendominasi hingga 95 persen. Adapun, rata-rata nilai impor laptop selama 2016-2020 mencapai US$1 miliar per tahun.
Selain laptop, Nadiem menyampaikan pihaknya juga akan membeli beberapa alat teknologi dan informatika lainnya hingga 2024, seperti access point (99.634 unit), konektor (99.634 unit), LCD Proyektor (99.634 unit), layar proyektor (12.180 unit), dan speaker aktif (12.986 unit).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berujar salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar laptop lokal adalah meningkatkan utilisasi pabrikan laptop domestik. Menurutnya, saat ini utilisasi enam pabrikan laptop di dalam negeri baru mencapai 15-20 persen.
Selain itu, keenam produk tersebut telah memiliki TKDN terendah di level 40,57 persen. Dengan kata lain, kementerian dan lembaga pemerintah wajib membeli laptop tersebut dalam kegiatan pengadaan barang.
"Apabila penerapan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) ini bisa tegas dan konsisten, itu bisa bantu program substitusi impor 35 persen sampai 2022," ujarnya.
