Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan meyakini kebijakan pembatasan operasional yang menyasar sejumlah usaha di sektor perdagangan sebagai upaya menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan menjaga perekonomian.
“Kebijakan pemerintah sudah pasti. Dalam menyeimbangkan prioritas antara kesehatan dan ekonomi, maka ada beberapa kebijakan seperti percepatan vaksinasi dan PPKM untuk periode tertentu dengan tujuan pengendalian dan memutus mata rantai penularan Covid-19,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Kamis (22/7/2021).
Beberapa usaha di sektor perdagangan tercatat terimbas kebijakan pembatasan saat pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.
Sebagai contoh, hanya toko swalayan yang menjual barang kebutuhan pokok yang diperkenankan beroperasi. Sementara toko nonesensial tidak diizinkan melayani konsumen secara langsung. Pusat belanja atau mal juga wajib ditutup di kawasan zona merah.
Oke mengatakan pandemi yang tidak terkendali bisa membawa kerugian bagi berbagai sektor, termasuk perdagangan. Dia mengatakan penyebaran Covid-19 yang berhasil diputus juga akan membawa prospek positif bagi perekonomian.
“Prospek ke depan tetap positif, kita bisa becermin kepada negara-negara lain yang sudah mulai bisa membuka kegiatan ekonominya karena telah mulai bisa mengendalikan penyebaran virus,” kata dia.
Baca Juga
Dia mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta memberi izin kapasitas penuh pada sejumlah sektor usaha, termasuk perdagangan nonesensial, untuk menghindari timbulnya kerumuman yang berisiko mengagalkan pengendalian pandemi.
Sebaliknya, dia mengharapkan komitmen pelaku perdagangan untuk disiplin dalam penanganan pandemi, sekaligus mempersiapkan diri ke arah pemulihan ekonomi sehingga bisa berpacu dalam berkontribusi pertumbuhan ekononomi.
“Perlu diingat bahwa perdagangan esensial seperti obat dan kebutuhan sehari-hari secara offline tetap bisa dijalankan. Untuk perdagangan lainnya lebih diarahkan untuk memanfaatkan perdagangan online yang aman,” katanya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat ritel modern yang berlokasi di pusat perbelanjaan masih dibayangi gelombang penutupan.
Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa pengunjung mal yang berasal dari kelas menengah ke atas masih cenderung berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya di tengah pandemi.
“Jadi pemulihan mal akan menunggu penanganan pandemi dulu,” katanya.
Bhima juga menyoroti posisi pusat belanja sebagai destinasi rekreasi masyarakat. Meski layanan leisure bisa tumbuh pesat didorong konsumsi penduduk, tetapi Bhima melihat pemulihannya membutuhkan waktu paling lama.
“Pada situasi seperti ini strategi yang bisa dipakai peritel terbatas pada penawaran diskon, efisiensi pada produk yang dijual, dan memperluas penawaran ke media sosial,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
