Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih rendah.
Sri Mulyani memaparkan ada 163 daerah dengan penyerapan BLT Desa di bawah 15 persen. Jumlah daerah (kabupaten/kota) tersebut setara dengan 37,56 persen dari total daerah yang mendapatkan BLT Desa.
“Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen ada 163 daerah yang realisasinya hanya Rp938 miliar. Padahal, anggarannya Rp11,51 triliun. Not even Rp1 triliun realisasinya, [setara] hanya 8,2 persen,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (21/7/2021).
Adapun, total jumlah desa pada kabupaten/kota tersebut yang harus mendapatkan penyaluran BLT Desa, kata Sri Mulyani, adalah 25.547 desa. Dengan realisasi yang baru mencapai 8,2 persen, maka totalnya mencapai Rp938,3 miliar dari total anggaran yang harus digunakan sebesar Rp11,5 triliun.
Di atas itu, untuk klaster penyerapan 15-30 persen, atau rata-rata realisasi sebesar 21,7 persen, terdapat 151 daerah dengan jumlah desa sebanyak 25.815. Hingga 19 Juli 2021, jumlah BLT Desa yang telah direalisasikan adalah Rp2,1 triliun dari total anggaran Rp10 triliun.
“Jadi ini hanya 21,7 persen yang terealisir,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Selanjutnya, untuk kategori penyerapan 30-50 persen, atau rata-rata realisasi 37,3 persen, terdapat 99 daerah dengan 15.208 total desa yang disalurkan BLT Desa.
“Di mana 15.208 desa sudah bisa menyalurkan BLT-nya dengan rata-rata 37,3 persen atau Rp2,2 triliund ari anggaran Rp6.09 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Terakhir, baru terdapat 21 daerah dengan 2.873 desa yang telah merealisasikan di atas 50 persen atau Rp717 miliar dairi total anggaran Rp1,2 trilun.
Sri Mulyani mengungkapkan seharusnya seluruh daerah sudah merealisasikan anggaran BLT desa sebesar 50 persen mengingat waktu sudah memasuki Juli, atau semester II/2021.
“Artinya kita masih perlu mendorong desa-desa yang tadi 25.547 yang baru terealisir 8,2 persen, di 163 daerah yang memang masih sangat kecil. Lalu, 25.815 desa di 151 daerah yang realisasinya maish 21 persen," tegasnya.
"Karena ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa dalam menghadapi situasi di mana kenaikan [PPKM] harus dilaksanakan,” tambah Sri Mulyani.
