Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Sayangnya, realisasinya minim hingga saat ini.
"Rp25,46 triliun yang ada di dalam APBD yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat, perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam konferensi per APBN KITA, Rabu (21/7/2021).
Menurutnya, nilai ini cukup besar. Bahkan di atas penyaluran yang dilakukan pemerintah pusat dalam sejumlah program.
Dari data Kemenkeu, total anggaran di dalam APBD tersebut, rinciannya yaitu sebesar Rp12,11 triliun untuk perlinsos dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan UMKM.
"Namun sama seperti dana desa, anggaran ini penyerapannya masih rendah," ungkapnya.
Untuk perlinsos, serapannya masih mencapai 19,2 persen atau Rp2,3 triliun dan anggaran pemberdayaan ekonomi, serapannya mash 17,8 persen atau 2,4 triliun.
Baca Juga
Hal ini cukup miris di tengah naiknya angka Covid-19 di Tanah Air. Sri Mulyani menilai serapan tidak sampai 50 persen, sementara banyak daerah yang berada di zona merah Covid-19.
"Kita berharap pemda segera meralisasi bantuan sosial, untuk memperkuat bansos dari pemerintah pusat," tegasnya.
Dari BLT Dana Desa, Sri Mulyani juga menyoroti rendahnya serapan. Dari catatanya, hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen.
Sementara itu, sebanyak 163 daerah kabupaten atau 37,56 persen daerah, realisasinya masih di bawah 15 persen.
