Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPKM Darurat, Apindo dan Kadin Soroti Konsistensi Pemerintah Tangani Covid-19

Hariyadi mengatakan dunia usaha sangat menantikan pelonggaran pembatasan. Namun kebijakan relaksasi harus diikuti dengan penanganan yang konsisten demi mencegah terjadinya lonjakan kasus yang justru menjadi bumerang bagi ekonomi.
Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat./Antara
Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan dunia usaha menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjamin penanganan Covid-19 lewat pengetesan (testing), penelusuran (tracing), dan pengobatan (treatment) atau 3T guna memastikan relaksasi kegiatan ekonomi seiring berakhirnya PPKM Darurat berjalan solid.

Percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas juga diperlukan untuk mengurangi risiko kematian tinggi pada pasien Covid-19.

“Kami apresiasi jika memang ada pelonggaran. Namun catatan penting saya di penanganan terkait 3T perlu tetap jadi fokus pemerintah karena dalam beberapa waktu terakhir kasus kematian nasional tinggi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Selasa (20/7/2021).

Hariyadi mengatakan dunia usaha sangat menantikan pelonggaran pembatasan. Namun kebijakan relaksasi harus diikuti dengan penanganan yang konsisten demi mencegah terjadinya lonjakan kasus yang justru menjadi bumerang bagi ekonomi.

Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah perlu mempercepat vaksinasi dan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi. Dia mengatakan stok vaksin yang besar harus diikuti dengan kehadiran pusat-pusat vaksinasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Jadi jangan berjadwal dan sifatnya ad hoc, perlu lebih masif dan jangkauan diperluas. Kalau perlu pemerintah menunjuk fasilitas kesehatan tertentu sebagai pusat vaksin yang bisa diakses masyarakat setiap saat,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan bahwa dunia usaha telah menyetujui kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, langkah yang disiapkan oleh pemangku kepentingan diharapkan tetap mengakomodasi aktivitas usaha demi menjamin gerak roda ekonomi.

“Kami berharap ada pelonggaran, terutama di aktivitas manufaktur. Kami harap industri esensial, kritikal, dan berorientasi ekspor tetap beroperasi dengan kapasitas 100 persen karena serapan tenaga kerjanya besar. Teman-teman kita ini juga memerlukan pendapatan. Dan untuk memastikan hal tersebut diakomodasi, catatannya protokol kesehatan perlu ditaati dengan seluruh pekerja yang sudah divaksin,” kata Arsjad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper