"Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships."
Kalimat ini diucapkan seorang mega bintang bola basket, Michael Jordan. Hal ini sepertinya tepat juga dijadikan peringatan awal bagi timnas Portugal yang dijagokan banyak orang dalam gelaran Euro 2020.
Selain materi pemainnya merata di semua lini, mereka juga punya sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Namun justru tersungkur dengan skor mencolok 4-2 dari Jerman yang juga sama memiliki materi pemain bagus dan merata. Bedanya Jerman tidak punya mega bintang.
Selanjutnya, langkah Portugal terhenti pada babak 16 besar setelah dikalahkan Belgia, lawan yang secara materi pemain dianggap lebih baik daripada Jerman.
Analogi tersebut penulis ambil untuk kembali mengingatkan kita sebagai komponen bangsa bahwa menurut analisa dari lembaga dunia seperti OECD, Indonesia punya bakat untuk bisa menjadi 5 (lima) besar negara dengan ekonomi tertinggi di dunia pada 2045.
Pada Juli 2020 lalu, IMF dan World Bank bahkan sempat mengeluarkan prediksi bahwa pengaruh Covid-19 di dunia malah akan menempatkan Indonesia di posisi 5 (lima) besar pada 2024. Penulis tidak akan mengulas apakah kedua prediksi tersebut benar atau tidak.
Baca Juga
Satu hal yang penulis yakini adalah kedua prediksi itu tidak akan terjadi begitu saja tanpa usaha dan kerja keras yang harmonis antara segenap komponen bangsa, utamanya pemerintahan dari level pusat hingga ke kabupaten dan kota.
Prediksi capaian 5 besar pada 2024 akan sangat tergantung dari keseragaman fokus dan perhatian semua level pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan dampak Covid-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah daerah (pemda) yang setidaknya mengelola sepertiga APBN dalam bentuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya program refocusing di masa darurat ini.
Pada tahun ini, pemerintah pusat telah mengarahkan pemda untuk melaksanakan refocusing atas penggunaan TKDD untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan serta perlindungan sosial dengan total pagu per 1 Juli 2021 Rp46,80 triliun.
Jumlah pagu tersebut berasal dari earmarking 8% pagu DBH/DAU, 30% pagu DID, dan 8% pagu Dana Desa. Namun, dari sisi kepatuhan perencanaan anggaran per 1 Juli 2021, ada 3 daerah belum memenuhi arahan refocusing 8% DAU dan 15 daerah belum pernah melaporkan anggaran dan realisasinya.
Sementara itu, dari sisi realisasi anggaran TKDD tersebut sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, capaiannya baru 23,71%. Hal ini menunjukkan masih terdapat daerah yang belum siap bersinergi dalam mengatasi dampak pandemi. Padahal, dalam situasi darurat seperti saat ini, kesadaran pemda untuk turut mendukung program pusat sangat diperlukan.
Penulis memahami bahwa arahan refocusing akan memiliki konsekuensi tertundanya eksekusi beberapa program yang telah dicanangkan daerah. Namun, dalam situasi seperti saat ini, prioritas utama adalah menahan dampak pandemi seminimal mungkin agar saat pasca pandemi kita tidak perlu mulai mendaki dari jurang yang terlalu dalam, atau bahkan malah mewujudkan prediksi IMF dan World Bank karena kemampuan kita bertahan dari tekanan perekonomian.
Kalau pun prediksi 5 pada 2024 tidak terwujud, penulis berpendapat bahwa kemampuan setiap level pemerintahan secara bersama menahan dampak pandemi seminimal mungkin akan jadi modal penting untuk menatap prediksi awal, yaitu 2045.
Selain adanya situasi kritis, penulis mencatat setidaknya terdapat dua tantangan sinergi lainnya yang muncul dari pelaksanaan desentralisasi sebelum pandemi. Pertama, variasi jenis program dan kegiatan pemda terlalu banyak, sehingga menyulitkan sinkronisasi pembangunan di daerah, antardaerah, serta antara pusat dan daerah.
Data menunjukkan terdapat hampir 30.000 jenis program dan sekitar 263.000 jenis kegiatan yang tersebar di 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota otonom. Kedua, penyusunan target pertumbuhan ekonomi serta proyeksi penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya terkoneksi secara sistemik dengan penyusunan kebijakan APBD.
Idealnya, target-target tersebut dapat diturunkan dalam skala provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga setiap daerah dapat menyusun APBD yang diproyeksikan mampu memenuhi target-target turunan tersebut.
Penulis meyakini bahwa penguatan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah akan menjadi proses yang menentukan agar bakat luar biasa yang sudah dimiliki Indonesia benar-benar dapat mewujudkan prediksi 5 besar ekonomi tertinggi dunia.
Lantas bagaimana setelah hal tersebut tercapai? Masih perlukah sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah? Para Founding Fathers bangsa ini telah mendeklarasikan bentuk negara kesatuan sebagai fondasi sistem bernegara kita.
Meskipun sempat ada peralihan bentuk sebagai negara serikat akibat perjanjian dalam rangka mengakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada akhirnya semua komponen bangsa sepakat untuk kembali menjadi negara kesatuan. Jadi, hingga kapan pun kerja bersama untuk saling bersinergi menjadi syarat utama menggapai setiap kesuksesan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
