Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa salah satu kendala investasi yang masih dihadapi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan.
Oleh karena itu, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra di Padang, Sumatra Barat pada Sabtu (26/6/2021) yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah Sumatra.
“Dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” kata Bahlil yang dikutip melalui siaran persnya, Minggu (27/6/2021).
Bahlil menyampaikan, pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak hanya mengurus investasi yang besar, akan tetapi termasuk investasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga
Di samping itu, Bahlil mengatakan bahwa dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi, sedangkan yang menciptakan lapangan kerja adalah dunia usaha. Maka, tugas pemerintah saat ini yaitu mempercepat proses perizinan.
Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada 2 Juli 2021 mendatang.
Sistem OSS tersebut merupakan implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM.
BKPM mencatat realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di wilayah Sumatra pada kuartal I/2021 mencapai Rp52,3 triliun.
Adapun realisasi investasi PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir, realisasi investasi di wilayah Sumatra mencapai Rp767,2 triliun.
Realisasi investasi terbesar masuk ke Provinsi Riau sebesar Rp169,9 triliun, disusul Sumatra Selatan sebesar Rp169,0 triliun, Kepulauan Riau Rp110 triliun, dan Lampung Rp55,7 triliun.
