Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menganggarkan biaya penanganan pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun di 2021.
Namun, hingga 18 Juni 2021, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran PEN mencapai Rp226,63 triliun, atau baru 32,4 persen dari total pagu.
Khususnya untuk anggaran PEN kluster kesehatan, serapan dana anggaran baru mencapai 22,9 persen dari total pagu Rp172,84 triliun, atau baru terealisasi sebesar Rp39,55 triliun.
Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai titik permasalahan pada rendahnya penyerapan dana anggaran terletak pada mekanisme administrasi reimbursement.
Pasalnya, Tauhid mengakui proses verifikasi data untuk klaim biaya penanganan di sektor kesehatan, banyak dan panjang. Namun, dia menilai pemerintah kurang dalam mengantisipasi hal tersebut sehingga kerap terjadi berulang kali.
“Menurut saya mekanisme reimburse atau klaim di rumah sakit ini masih manual, karena nanti kalau ada pemeriksaan, mereka menghadapi urusan terkait dengan akuntabilitas dan sebagainya. Maka itu, harus dibangun sistem digital baru yang terkoneksi, sehingga bisa tersambung dalam satu sistem antara rumah sakit dan Kementerian Kesehatan yang memiliki otoritas pelaporan penyerapan anggaran,” jelas Tauhid kepada Bisnis, Kamis (24/6/2021).
Tauhid mengatakan masalah di sektor kesehatan di tahun sebelumnya juga merupakan soal mekanisme administrasi dan rendahnya penyerapan anggaran.
Meskipun penyerapan masih rendah, Tauhid menyarankan agar pemerintah merelokasi anggaran dari sejumlah kementerian/lembaga ke sektor kesehatan. Seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, dia menilai sektor kesehatan merupakan sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Seperti halnya pada penanganan pandemi Covid-19 2020, Tauhid mengatakan anggaran seperti untuk infrastruktur bisa direlokasi untuk mendukung sektor kesehatan. Tidak hanya itu, anggaran untuk pertahanan atau keamanan yang dinilainya tidak efektif saat pandemi, juga dianggap bisa disisir untuk persiapan menghadapi lonjakan kasus pasca-Lebaran yang lalu.
