Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

GIMNI Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Minyak Jelantah

Minyak jelantah sejatinya bisa kembali diolah, tetapi bukan untuk pangan. Salah satu pemanfaatan minyak jelantah adalah dengan menjadikannya bahan baku untuk biodiesel.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 23 Juni 2021  |  14:11 WIB
GIMNI Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Minyak Jelantah
Minyak jelantah - ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta pemerintah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur tata niaga minyak jelantah di tengah masyarakat.

Usulan ini mengemuka demi mencegah penggunaan produk ini untuk pangan karena berbahaya bagi kesehatan. 

Ketua Umum GIMNI Bernard Riedo mengatakan konsumsi minyak jelantah di Indonesia saat ini masih cukup besar. Minyak jelantah pun mulai digunakan masyarakat baik individu maupun entitas usaha.

"Penggunaan minyak jelantah harus diawasi dan diatur, untuk itu kami berharapa agar ada terobosan dalam kebijakan dan pengaturannya," kata Bernard dalam sebuah webinar, Rabu (23/6/2021).

Bernard mengatakan minyak jelantah sejatinya bisa kembali diolah, tetapi bukan untuk pangan. Salah satu pemanfaatan minyak jelantah adalah dengan menjadikannya bahan baku untuk biodiesel.

"GIMNI harap ada regulasi khusus agar minyak jelantah tidak kembali dikonsumsi masyarakat terutama untuk makanan. Kesehatan masyarakat harus diutamakan apalagi saat pandemi seperti ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengemukakan pencegahan bocornya minyak jelantah ke bahan makanan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan minyak jelantah sebagai limbah karena merupakan sisa dari suatu proses pemanasan dan terindikasi memiliki karakter limbah berbahaya.

Dengan demikian, segala proses pengolahan minyak jelantah harus jelas dengan pelaku yang terdaftar dan praktiknya bisa ditelusuri. 

“Pengepul dan pengumpulnya harus jelas, terdaftar, dan berizin khusus saat agar bisa diawasi dan traceable seperti halnya limbah B3 [bahan berbahaya beracun],” kata Sahat.

Selain itu, Sahat mengharapkan peredaran minyak goreng di pasar konsumsi harus dalam kemasan dan sesuai dengan SNI dan Permendag No. 36/2020 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Ketentuan wajib kemasan sendiri akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Sahat juga mendorong pemakaian minyak jelantah sebagai bahan bakar. Dia memberi contoh penggunaan minyak jelantah di Eropa yang naik karena adanya insentif pemerintah untuk produksi biodiesel dari minyak jelantah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Biodiesel Minyak Jelantah
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top