Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah membaca perbaikan ekonomi global yang bisa memicu gejolak taper tantrum seperti pada 2013 lalu.
Seperti diketahui, tapering yang dilakukan beberapa bank sentral negara maju memiliki potensi rambatan terhadap perekonomian khususnya dari sisi sistem keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberi dampak nyata pada naiknya inflasi Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut membuat pun Negeri Paman Sam akan merespons dalam berbagai kebijakan, terutama kebijakan bank sentral, Federal Reserve, yang kemungkinan besar kembali membeli surat utangnya. Kondisi ini akan memicu pengetatan.
“Ini memicu capital outflow dari semua emerging market termasuk Indonesia. Sehingga saat terjadi spekulasi atau kekhawatiran itu, capital outflow terjadi dan menekan nilai tukar termasuk surat berharga negara atau SBN,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (14/6/2021).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus melakukan pendalaman pasar keuangan.
Baca Juga
Dengan begitu, spillover atau dampak tidak langsung atas naiknya inflasi di AS bisa diminimalkan dan dikendalikan.
“Yang perlu kita cermati dari rambatan tersebut adalah potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal kita dari sisi pasar SBN,” jelasnya.
Di saat yang sama, Kemenkeu memiliki surat keputusan bersama dengan BI, yaitu burden sharing atau berbagi beban. Bank Sentral menjadi pembeli siaga (stand by buyer) dalam hal SBN.
“Akan tetapi ini tidak seterusnya, Jadi kita juga perlu untuk terus mengembalikan penyugatan dari sektor fiskal kita dan sisi pembiayaan,” ucap Sri Mulyani.
