Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan hanya akan ada dua konstruksi bendungan baru dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Kedua bendungan baru tersebut adalah Bendungan Merangin dan Bendungan Bodri yang kini dalam tahap transaksi dalam daftar KPBU 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.
"KPBU ini barang baru, 2 tahun ini kami [masih] belajar, termasuk pembebasan tanahnya," kata Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono kepada Bisnis, Rabu (9/6/2021).
Kementerian PUPR mendata Bendungan Merangin akan berlokasi di Jambi dengan estimasi investasi mencapai Rp3,73 triliun dengan biaya konstruksi sekitar Rp2,89 triliun. Pemenang lelang proyek bendungan tersebut akan memiliki masa konsesi selama 30 tahun dengan internal rate of return (IRR) sebesar 10 persen.
Sementara itu, konstruksi Bendungan Bodri diramalkan akan menghabiskan biaya sekitar Rp3,5 triliun. Bendungan yang akan berlokasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tersebut akan memiliki kapasitas tampung sekitar 41 juta meter kubik.
Airlangga melanjutkan pihaknya belum merencanakan pembangunan bendungan baru setelah 2023. Menurutnya, pembangunan bendungan baru setelah 2023 akan mempertimbangkan kebutuhan tiap-tiap daerah.
Alasannya, biaya yang dibutuhkan dalam konstruksi bendungan cukup tinggi. Selain itu, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan juga cukup besar.
Di samping itu, Airlangga menilai pembebasan lahan dalam konstruksi bendungan cukup rumit. "Tidak hanya [proses] ganti rugi saja, tapi masalah legalnya juga," ucapnya.
Alhasil, jumlah bendungan yang dibangun pada pemerintahan Joko Widodo akan menjadi 73 unit. Angka tersebut berkurang dari target sebelumnya yakni sebanyak 75 unit.
