Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa proses penganggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.700 triliun atau Rp1,7 kuadriliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukan waktu yang tepat dilakukan.
“Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp1.700 triliun sudah di luar kepantasan. Momentumnya salah karena sedang krisis Covid-19. Tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang serta tidak masuk di akal sehat,” katanya melalui keterangan pers, Kamis (3/6/2021).
Didik menjelaskan bahwa Covid-19 saat ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan. Sektor ini lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan catatannya, tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat pandemi karena sistem produksi runtuh. Pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen.
Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung.
Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.
Baca Juga
“Jika anggaran ini disetujui Komisi I [Dewan Perwakilan Rakyat], maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini,” jelasnya.
Usulan Kementerian Pertahanan terkait alutsista bocor ke publik setelah beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Pasal 2 ayat 1 menyebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 rencana strategis (renstra) tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada renstra 2020-2024 dan membutuhkan renstra jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah US$124.995.000.000 dolar AS. Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2.
Di situ, tertulis untuk akuisisi alpalhankam sebesar US$79.099.625.314. Lalu, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra US$13.390.000.000 dan dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam US$32.505.274.686.
Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai US$124.995.000.000, telah teralokasi sejumlah US$20.747.882.720 pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari renbut sejumlah US$104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada renstra Tahun 2020-2024.
