Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Marco Polo Marine Diminta Pahami Aturan Bisnis Pelayaran Lokal

Namarin menilai Marco Polo Marine perlu memahami verifikasi aturan di Indonesia soal aksi korporasi memperbesar kepemilikan sahamnya ke PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 30 Mei 2021  |  14:49 WIB
Ilustrasi - Suasana di sekitar Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. - Bisnis/Istimewa
Ilustrasi - Suasana di sekitar Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. - Bisnis/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Marco Polo Marine, perusahaan pelayaran asal Singapura, dalam memperbesar kepemilikan sahamnya hingga 72 persen ke dalam perusahaan pelayaran lokal PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. (BBRM) harus melalui verifikasi aturan yang berlaku dalam hukum pelayaran di Indonesia.

Seperti yang dilaporkan oleh laman Business Times pada Senin (24/5/2021), perusahaan ini sudah mengantongi sebesar 34,8 persen saham BBR dan berencana memperbesar kepemilikan sahamnya hingga 72 persen. Rencana ini pun disebut hanya tinggal menunggu persetujuan pemilik saham.

Menanggapi aksi korporasi tersebut, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengungkapkan bahwa rencana Marco Polo Marine itu sah-sah saja. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu terlebih dahulu memverifikasi keberadaan BBRM agar sudah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

“Khususnya pasal 29 ayat 2 yang mensyaratkan agar perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang hendak bekerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran GT 5000 dan diawaki oleh kru berkewarganegaraan Indonesia. Saya feeling BBRM sepertinya tidak memenuhi persyaratan ini,” ujarnya, Minggu (30/5/2021).

Apabila demikian, rencana Marco Polo Marine menambah sahamnya di BBRM berpotensi melanggar aturan yang ada dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

“Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, pihak Marco Polo Marine sebaiknya kembali mengkaji dengan saksama rencana ekspansi kepemilikan saham mereka di BBRM. Sesuai UU No.17/2008 pasal 158 ayat 2 poin 3, perusahaan asing dilarang memiliki saham mayoritas pada perusahaan pelayaran nasional,” kata Siswanto.

Selain itu perusahaan jasa logistik terintegrasi itu tetap melanjutkan rencana akuisisi saham BBRM, pelaku usaha sejenis atau pelayaran offshore di dalam negeri pasti akan bereaksi sehingga bisa saja memicu kegaduhan. Kegaduhan ini jelas kontraproduktif bagi semua pelaku usaha. Baik Marco Polo Marine, BBRM dan perusahaan pelayaran offshore domestik lainnya akan direpotkan dengan kegaduhan itu.

Siswanto menyarankan agar Marco Polo Marine dan BBRM duduk bersama dengan para pelaku usaha di sektor pelayaran lepas pantai dalam negeri untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan alias win-win solution.

“Sebagai pengusaha tentu mereka lebih paham bagaimana menyelesaikan masalah atau potensi masalah yang akan muncul. Jadi berunding sajalah terlebih dahulu,” tekannya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelayaran namarin
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top