Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indonesia Butuh Rp343,32 Triliun Kurangi Emisi Setiap Tahun

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US$247 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun selama periode 2018-2030.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  22:13 WIB
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (9/2/2021). Bisnis - Arief Hermawan P
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (9/2/2021). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement dan dituangkan dalam Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41 persen dukungan Internasional. Akan tetapi dana yang dibutuhkan cukup besar.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US$247 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun selama periode 2018-2030.

“Lebih rinci, KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan] mengestimasi kebutuhan Indonesia untuk mencapai target NDC setiap tahun adalah sebesar Rp343,32 triliun,” katanya Kamis, (27/5/2021).

Djoko menjelaskan bahwa merujuk pada pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), terdapat jarak yang begitu besar, yaitu sekitar 60 persen sampai 70 persen dari total kebutuhan dananya.

Salah satu upaya untuk mendukung pendanaan NDC adalah dengan dibentuknya Indonesian Environment Fund (IEF) atau BPDLH pada 2019. Ini merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. IEF dapat menerapkan skema campuran atau blended scheme dengan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program-porgram kementerian/lembaga secara berkelanjutan.

Selain mengelola dana reboisasi yang disalurkan dengan skema dana bergulir, IEF juga dimandatkan untuk mengelola dana hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral. Keuangan inovatif juga perlu dieksplorasi untuk menciptakan arus pemasukan (income stream) bagi IEF, seperti berbasis sumber daya alam atau karbon.

Income stream tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai insentif untuk menarik pihak swasta berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn emisi karbon kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top