Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenko Sebut Wacana Kenaikan PPN Belum Pernah Dibahas Antarkementerian

Kemenko Perekonomian akan meminta agenda pertemuan dengan Kemenkeu untuk mengetahui lebih dalam wacana kenaikan PPN.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 Mei 2021  |  15:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono memberikan pemaparan mengenai Outlook 2020 dan Strategi Kebijakan di Jakarta, Jumat (20/12/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono memberikan pemaparan mengenai Outlook 2020 dan Strategi Kebijakan di Jakarta, Jumat (20/12/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui tengah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa. Ternyata, ide tersebut baru dibahas di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa menghormati pembahasan internal di Kemenkeu.

“Tapi ini belum ada rakor [rapat koordinasi] antarkementerian untuk membahas ini,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan melalui virtual, Senin (17/5/2021).

Susi menjelaskan bahwa Kemenko Perekonomian akan meminta agenda pertemuan dengan Kemenkeu untuk mengetahui lebih dalam wacana kenaikan PPN.

“Sebab ini berpengaruh ke semua sektor tidak hanya sektor rill atau sektor industri manufaktur. Semua akan kena [dampak],” jelasnya.

Pemerintah dalam menaikkan PPN akan menggunakan skema multitarif. Bakal ada produk barang dan jasa yang besaran pungunannya naik dan ada pula yang turun. Tapi, produknya masih dalam pembahasan.

Mengacu pada UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8.1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah bisa mengubah besaran pungutan.

UU tersebut mengatur perubahan tarif paling rendah berada pada angka 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Saat ini, tarif PPN berlaku untuk semua produk dan jasa, yakni 10 persen.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkeu sri mulyani ppn
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top