Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk meniadakan penerbangan sewa atau charter selama masa periode larangan mudik 2021 seiring dengan lonjakan kepulangan pekerja migran Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk membendung arus masuknya tenaga kerja selama periode larangan mudik 2021, maka telah disetujui tidak adanya penerbangan sewa. Dengan adanya kebijakan tersebut, Budi menyarankan agar para pekerja migran Indonesia (PMI) menunda perjalanan kepulangan.
“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara bahwa disetujui sudah tidak ada penerbangan charter menghadapi masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga kerja yang ingin kembali disarankan menunda perjalanan,” ujarnya, Senin (10/5/2021).
Tak hanya itu, saat ini, sambungnya, pemerintah akan mengkonsentrasikan kembalinya PMI dari Malaysia baik dari titik Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Utara. Pemerintah akan menyiapkan kapal yang mengangkut para PMI ke tujuan akhir dan juga bus.
“Tadi juga sudah disepakati TNI/Pangdam mengambil alih pengelolaan di 2 titik Kepri dan Kalimantan Barat,” imbuhnya.
Pemerintah mencatat ada sebanyak 49.682 PMI pulang ke Indonesia. Mereka datang dalam periode April hingga Mei 2021.
Baca Juga
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait dengan jumlah kedatangan PMI periode Maret, April, Mei diprediksikan mencapai 49.682 orang. Bahkan pada April lalu kedatangan pekerja migran sebanyak 24.215 dan Mei sebanyak 25.467.
Airlangga menegaskan penanganan terhadap kepulangan PMI tersebut dilakukan secara khusus. Hal itu sesuai dengan instruksi Mendagri yang berkoordinasi dengan pemda tempat kepulangan.
Adapun, satgas koordinasinya berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTB, Kepulauan Riau. Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
Para PMI yang pulang itu diharuskan mengikuti prokes yang ketat, seperti melakukan tes PCR dan melakukan karantina.
"Hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI. Dan kemarin dengan Gubernur setempat dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI," katanya.
