Bisnis.com, JAKARTA - Para ekonom dalam dikusi Narasi Institute Zoominari Kebijakan Publik menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk merivisi kebijakan THR terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai sipil lainnya.
Perubahan kebijakan tersebut diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di masa resesi akibat pandemi Covid-19.
Guru Besar Ekonomi dari IPB Didin S. Damanhuri berpendapat bahwa pemeirntah seharusnya fokus pada pemulihan sisi demand daripada sisi supply. Karenanya, pemberian THR secara penuh dapat memperbaiki daya beli masyarakat.
“Pemulihan ekonomi di demand side sangat tepat dan THR terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan publik dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya, Jumat (7/5/2021).
Senada, Mantan Menteri Keuangan 1998 Fuad Bawazier juga menilai keputusan pemerintah terkait THR ASN perlu dikoreksi karena THR akan mendorong daya beli masyarakat.
“Kenapa pemerintah tidak memberi contoh baik untuk pihak swasta. Seharusnya pemerintah tidak salah kelola dan salah pandangan terkait THR ini,” ujarnya.
Baca Juga
Di samping itu, Ekonom Narasi Institute Fadhil Hasan juga menyampaikan bahwa transparansi keuangan negara seharusnya disampaikan dengan baik.
Pasalnya, menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah tidak memberikan THR secara penuh. Bila ada, pemerintah pun seharusnya terbuka pada publik.
“Dengan Bank Indonesia diizinkan masuk ke pasar SBN, sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana untuk membayarkan THR-nya para ASN tersebut. Bila ada alasan lain harusnya pemerintah terbuka kepada publik,” jelasnya.
