Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis dunia dapat mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pencegahan terhadap perubahan iklim.
Dalam 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank (ADB) Board of Governors, sebagai perwakilan dari Indonesia dan Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action 2021-2023, Sri memaparkan cara yang dapat dilakukan para pemangku kebijakan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim.
“Pembiayaan, regulasi carbon price dan carbon market, serta komitmen akan menjadi hal penting yang harus kita laksanakan untuk mengatasi isu perubahan iklim. Dalam konteks ini, saya juga optimistis bahwa kita bisa dan akan mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 dan mengatasi isu perubahan iklim dengan cara yang kredibel dan bertanggung jawab,” ujar Sri dalam video conference Dalam 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank (ADB) Board of Governors, Selasa (4/5/2021).
Di dalam negeri, Menkeu menjelaskan Indonesia sudah melakukan berbagai upaya antisipasi perubahan iklim. Di sisi pembiayaan, Menkeu mengatakan telah mengalokasikan 4,1 persen dari total APBN untuk climate action.
Selain itu, dia juga mendorong climate budget tagging (penandaan anggaran perubahan iklim) untuk dapat diperluas hingga ke level daerah, karena Indonesia terbentuk dari berbagai provinsi hingga kabupaten/kota.
Menkeu mengatakan kebijakan tersebut akan didorong hingga ke pemerintahan daerah agar dapat melakukan pelaksanaannya di level lokal.
Baca Juga
Di sisi fiskal, sejumlah instrumen lain juga digunakan untuk membiayai dan membantu upaya mengatasi perubahan iklim seperti Green Bond dan memanfaatkan badan/perantara yang berdedikasi dalam membiayai kebijakan aksi lingkungan dan perubahan iklim.
“Ini hal yang genting. Mengatasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan tanpa pembiyaaan dan teknologi. Bagi kami (Indonesia), kami harus konsisten dalam pembiayaan. Kami memanfaatkan sisi fiskal kami, begitu pula filantropi dari swasta untuk sumber pembiayaan,” jelas Menkeu.
