Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa saat ini tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya pada penanganan pandemi Covid-19, tapi juga ekonomi.
Oleh karena itu, para pembuat kebijakan baik itu pemerintah pusat ataupun daerah (Pemda) harus fokus pada masalah tersebut.
“Dari pusat kita akan membuat seluruh kebijakan secara berimbang dari sisi APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] yang terukur dan terarah,” katanya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5/2021).
Sri menjelaskan bahwa asas kehati-hatian akan menjadi pedoman utama dalam menggunakan APBN. Dalam dua tahun berturut-turut APBN telah bekerja secara luar biasa.
Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus menggunakan keuangan daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu keputusan yang diambil sejalan dengan arah kebijakan pusat.
Apabila tidak dilakukan, terang Sri, yang terjadi adalah kompleksitas. Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) adalah sepertiga dari APBN.
Baca Juga
“Apabila itu ditambah dengan APBN, jumlahnya cukup memengaruhi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi kelembagaan pusat dan daerah jadi keharusan,” jelasnya.
Pemerintah pusat telah melakukan TKDD sebesar Rp172,96 triliun atau 21,7 persen dari pagu sampai Maret. Akan tetapi, Pemda malah mengendapkannya di bank.
Sebelumnya, Sri Mulyani menuturkan bahwa simpanan pemda pada Maret naik Rp18,39 triliun. Angka tersebut naik 11,22 persen dari bulan sebelumnya.
Nilai ini terus meningkat dari awal tahun. Secara berturut-turut dari Januari yaitu, Rp133,50 triliun, Rp163,95 triliun, dan Rp182,33 triliun.
“Ini sebetulnya ironis. Karena kita mengharapkan transfer APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] itu bisa segera dibelanjakan,” katanya pada konferensi pers APBN Kita Edisi April 2021 secara virtual, Kamis (22/4/2021).
