Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ide dan komitmen untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh negara setelah pandemi Covid-19 usai perlu digagas dan didiskusikan oleh semua elemen.
“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” katanya pada acara CNBC Debate: Shaping the Great Reset in Asia secara virtual yang dikutip dari situs Kementerian Keuangan, Senin (3/5/2021).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa pelayanan dan infrastruktur dasar yang harus dipunyai suatu negara. Pertama, pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.
Itu semua, tambahnya adalah sebuah prasyarat yang diperlukan agar kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, lintas kelompok pendapatan baik dalam satu negara atau secara global.
“Kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun. Dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Aspek Ketiga adalah bidang kesehatan. Sri menuturkan bahwa bahwa pengembangan teknologi telemedicine menjadi hal yang sangat penting.
Baca Juga
Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau dan beberapa di antaranya masih sangat terpencil, masyarakat dulu tidak memiliki akses ke dokter spesialis. Tapi saat ini, papar Sri Mulyani, melalui dokter umum yang ditempatkan daerah mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran untuk melakukan tindakan medis.
“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” ucapnya.
Tata kelola sektor publik yang baik, tambah Sri, harus mampu menghadirkan interaksi yang seimbang antara para pemangku kepentingan dan bisa mencegah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
