Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berdalih rendahnya serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan belum tersedianya lahan dari pemerintah daerah (Pemda) yang akan digunakan untuk dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai tempat produksi MBG.
Diketahui, penyerapan anggaran program MBG sangat rendah yakni 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun tahun ini. BGN mengatakan hal tersebut disebabkan jumlah SPPG yang masih sedikit.
Juru Bicara BGN Reddy Hendra mengatakan sedikitnya jumlah SPPG yang belum terbangun disebabkan lahan dari pemerintah daerah belum tersedia. Pemda belum memberikan usulan lahan-lahan yang dapat digunakan sebagai SPPG.
“Proses ini terkendala lahan, karena lahan nya masih proses pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Saat ini masih berprogres,” kata Reddy kepada Bisnis, dikutip Senin (7/7/2025).
Reddy menyebut, pihaknya berencana membangun 1.542 unit SPPG di 2025 dengan menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGN.
Per 3 Juli 2025, Reddy mengungkap setidaknya sudah ada 1.868 SPPG yang terbentuk, atau melampaui target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.542 unit tahun ini.
Baca Juga
Adapun guna mempercepat sekaligus memastikan SPPG yang dibangun berkualitas, dia menyebut bahwa BGN telah membuat seluruh sistem verifikasi mitra hingga operasional SPPG.
“Ini bagian dari jaminan kualitas pelaksanaan [MBG],” ujarnya.
191 Pemda
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan surat panggilan kepada kepala daerah yang belum melengkapi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan lahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan sebanyak 191 pemerintah daerah (Pemda) belum mengusulkan lahan SPPG untuk MBG sampai minggu ketiga Juni atau 14 Juni 2025.
Data menunjukkan jumlah Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG berangsur turun dari semula ada 260 Pemda yang belum mengusulkan lahan dapur MBG pada 3 Juni 2025, kini jumlah teranyar menjadi 191 Pemda pada 14 Juni.
“Makan bergizi gratis dari 260 [Pemda] setelah kita umumkan, ada perubahan [menjadi] 231 [Pemda] dan [kini menjadi] 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan untuk SPPG,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (16/6/2025).
Adapun, Tomsi menyatakan Kemendagri bakal memberikan ultimatum melalui surat panggilan kepada kepala daerah agar segera merampungkan pelaksanaan lahan SPPG untuk MBG.
“Kalau sampai minggu depan masih belum lengkap, kirimkan surat panggilan untuk kepala daerahnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tomsi merincikan 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG pada 14 Juni 2025 terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
“Jawa Barat ini kabupaten Bekasi sama sekali belum [mengusulkan lahan SPPG],” imbuhnya.
Selain itu, data Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG adalah Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara.
“Maluku Utara ini paling banyak ini ada 8 [kabupaten/kota yang belum mengusulkan lahan SPPG],” tambahnya.
Kemudian, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Lampung.
Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.
