Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Proposal Insentif bagi Angkutan Darat Dikirim ke Kemenko Perekonomian

Organda dan MTI meminta pemerintah memberi insentif, stimulus, kompensasi kepada pekerja di industri angkutan darat baik pengusaha ataupun awak angkutannya.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 05 Mei 2021  |  18:47 WIB
Foto aerial terminal bus Kampung Rambutan yang sepi di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Foto aerial terminal bus Kampung Rambutan yang sepi di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan pemberian insentif bagi industri angkutan darat yang terdampak larangan mudik 6—17 Mei 2021 hingga kini baru sampai tahap pengiriman proposal kepada Kemenko Perekonomian.

"Untuk insentif sedang mengirim proposal ke Menko Perekonomian," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi kepada Bisnis, Rabu (5/5/2021).

Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah memberikan insentif, stimulus, kompensasi atau bantuan apapun namanya kepada pekerja di industri angkutan darat baik pengusaha ataupun awak angkutannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda Andre Djokosoetono mengatakan saat ini belum ada insentif langsung yang diberikan kepada industri tersebut.

"Jadi ini yang sedang kami diskusikan terus bersama Kemenhub dan Kemenko Perekoomian, stimulus yang diperlukan agar sektor ini bisa recovery, insentif apa bentuknya,” ujar Andre, Kamis (29/4/2021).

Semenyara itu, MTI meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada pekerja angkutan darat yang terdampak larangan mudik 6—17 Mei 2021.

Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono menyebut apabila kebijakan peniadaan mudik selama dua pekan tersebut diterapkan, maka para pekerja di sektor angkutan darat akan terdampak paling utama.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun terakhir membuat industri transportasi darat terpuruk. Kini, keadaan itu harus diperburuk dengan adanya larangan beroperasi selama periode peniadaan mudik 6—17 Mei 2021.

“Saya mohon memang kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pelaku usaha transportasi ini terutama yang di transportasi darat diberikan lah suatu kompensasi, misalnya, keringanan pajak kendaraan setahun 2021 dibebaskan dan kompensasi-kompensasi di dalam biaya langsung kepada kru atau karyawan perusahaan angkutan," pintanya pekan lalu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

organda Larangan Mudik Lebaran
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top