Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta partisipasi swasta dan keterlibatan pemerintah daerah (pemda) di Pelabuhan Malarko di Batam dengan menawarkan hak konsesi selama 30 tahun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian di pulau terluar seperti di Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau.
Menurutnya, dengan lokasi Tanjung Balai Karimun sangat dekat dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia, maka prasarana transportasi yang ada di pulau terluar harus dikembangkan. Prasarana tersebut meliputi Bandara Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko.
Menhub menjelaskan, terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Malarko sebagai pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
"Kami akan melibatkan pemda dan pihak swasta untuk berpartisipsi mengembangkan pelabuhan ini, dengan konsesi selama sekitar 30 tahun,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (1/5/2021).
Saat ini, paparnya, di Pelabuhan Malarko sudah dibangun jalan lintas atau causeway sepanjang 800x6 meter persegi, Dermaga 110 x 10 m meter persegi, dan fasilitas lainnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga
Sementara, terkait dengan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah, Menteri yang akrab disapa BKS tersebut menuturkan bakal dilakukan perpanjangan landasan pacu atau runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.
Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir 2021 dengan panjang runway 1.600 meter.
"Kami akan perpanjang runway hingga 2.200 meter ultimatenya. Tetapi tahun ini kami berupaya selesaikan sepanjang 1.600 m agar bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, Kami meminta dukungan Gubernur, Bupati dan unsur Pemerintah Daerah untuk membantu penuyelesaian pembebasan lahan,” paparnya.
Saat ini, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 Mx15 M, yang melayani penerbangan perintis.
Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan diantaranya di fasilitas di sisi udara meliputi: Pembuatan Turning Area dan Marking, lanjutan pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat meliputi: Perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, sangat mendukung dilakukannya pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun.
Dia menerangkan Tanjung Balai Karimun ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi.
Oleh karena itu, dia akan menindaklanjuti pertemuan dengan Menhub dengan melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
