Bisnis.com, JAKARTA – Meskipun dilanda pandemi Covid-19, pemerintah tetap bercita-cita mengeluarkan Indonesia dari middle-income trap dan memajukan perekonomian Indonesia.
Adapun, pemerintah menargetkan pada kuartal II/2021, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di kisaran 6,7 sampai 7 persen. Sedangkan, di sepanjang 2021 pemerintah memperkirakan perekonomian bisa tumbuh positif di kisaran 4,5 sampai 5,3 persen, dan lanjut di kisaran 6,7 sampai dengan 7 persen di 2022.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, hal tersebut dapat dicapai dengan upaya reformasi struktural pada jangka menengah dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada jangka pendek.
“Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi di jangka menengah. Sementara program Pemulihan Ekonomi Nasional akan mempercepat pemulihan ekonomi di jangka pendek,” jelas Airlangga dalam video conference, Kamis (29/4/2021).
Untuk jangka pendek, pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dengan program PEN yang memiliki total anggaran di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Per April 2021, Airlangga mencatat realisasi anggaran PEN mencapai sekitar Rp134,07 triliun.
Di lain sisi, pemulihan ekonomi terlihat dari berbagai indikator utama. Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mencatat geliat supply dan demand semakin meningkat.
Baca Juga
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2021 terus meningkat sebesar 93,4, meskipun berarti keyakinan konsumen belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi atau sebesar 100. Lalu, indeks penjualan ritel dan penjualan kendaraan bermotor juga terus menunjukkan peningkatan di Maret 2021.
Di sisi supply, PMI manufaktur juga berada di level ekspansif bersamaan dengan eskpor dan impor yang menunjukkan geliat pemulihan dunia usaha.
Sementara di jangka panjang, pemerintah mendorong peningkatan investasi melalui UU Cipta Kerja dan serangkaian peraturan pelaksana. Di antara serangkaian peraturan turunan UU Ciptaker, Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mempermudah investasi dengan menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal.
Selain itu, terdapat 245 bidang usaha yang mendapatkan fasilitas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor yang menanamkan modalnya di bidang usaha prioritas, serta membangun Indonesian Investment Authority untuk meningkatkan foreign direct investment dan memperbaiki iklim investasi.
Terakhir, untuk berlakunya Online Single Submission, Airlangga menargetkan sistem operasional tersebut untuk berlaku pada Juli 2021 agar memudahkan sistem perizinan bagi para investor.
