Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempertanyakan usulan penggunaan anggaran APBN di proyek pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon—Semarang (Cisem).
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan bahwa banyak ruas pipa gas bumi yang tidak ekonomis untuk dikembangkan oleh swasta.
Dia mengungkapkan masih ada ruas pipa Dumai—Sei Mangkei, pipa Trans—Kalimantan yang masih belum dibangun karena tingkat keekonomian yang kurang menarik.
"Ibu kota di sana [Kalimantan Timur] atau Perpres tadi di mana di APBN di Dumai—Sei Mangkei kok, Cisem ada swasta malah pake ini [APBN]," katanya, Kamis (22/4/2021).
Pria yang akrab disapa Ifan itu mengatakan bahwa kondisi dalam negeri yang tengah tertekan pandemi Covid-19 membuat anggaran APBN harus sangat dimaksimalkan.
Di samping itu, BPH Migas telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan masalah itu.
PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), kata Ifan, menyatakan sanggup dengan biaya pengangkutan atau toll fee yang ditetapkan pada 15 tahun silam.
"Kemenkeu, Bappenas nyatakan kalau swasta mau kenapa mesti pake APBN," ungkapnya.
Ketika dimintai konfirmasi terpisah, PT Bakrie & Brothers Tbk. menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut.
“Penyampaian performance bond tersebut menjadi bukti atas kesiapan BNBR, dan kami juga akan tetap mengikuti proses selanjutnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan," ujar Bayu Nimpuno, Head of Corporate Communications Bakrie & Brothers kepada Bisnis, Kamis (22/4/2021).
.JPG?w=300&h=221)
