Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar melakukan moratorium perizinan depo dan peninjauan ulang zonasi untuk menyiasati kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua DPW Asdeki H. Muslan membenarkan belum lama ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengumpulkan stakeholders terkait guna membahas soal kemacetan tersebut. Terlebih depo peti kemas juga banyak diklaim menjadi salah satu sumber kemacetan.
"Kami usulkan supaya dilakukan moratorium atau penghentian sementara pembukaan perizinan depo baru. Kemudian dilakukan penataan zona depo yang sudah ada agar dapat sesuai dengan kapasitas, peralatan, dan situasi jalan dari dan ke depo. Lalu melakukan peninjauan ulang di seluruh perusahaan depo terhadap perizinan dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan PM No. 83/2016," ujarnya, Rabu (21/4/2021).
Asdeki bahkan sudah membentuk Satgas yang bertugas memberikan laporan tertulis per Minggu atau bulan perihal kondisi depo di Tanjung Priok. Lalu satgas berkoordinasi dengan ketua atau sekretaris DPW Asdeki Jakarta. Tugas Satgas tersebut akan dilakukan sampai Oktober 2021.
Muslan juga menjelaskan dengan meminta kepada Kemenhub memberlakukan standarisasi kelayakan kontainer yang sebelumnya telah diatur melalui PM No. 53/2018, agar kontainer yang berada di Indonesia seluruhnya memiliki standar laik pakai atau pantas untuk ekspor dengan standar internasional.
Dia pun akan menindaklanjuti dengan menyurati Kemenhub agar memberlakukan standarisasi perbaikan kontainer sehingga kontainer yang berada di Indonesia memiliki standar internasional.
Baca Juga
Selain itu, paparnya, dia juga telah mengusulkan sebaiknya ada kolaborasi antara perusahaan anggota Asdeki yang sudah ada dengan investor baru atau perusahaan nasional yang akan mengajukan izin untuk pendirian depo kontainer.
Pasalnya, selama ini dengan adanya sejumlah perusahaan pelayaran besar yang melakukan merger berdampak kepada jumlah kontainer yang berkurang sangat signifikan sehingga berdampak tidak seimbangnya antara jumlah kontainer yang ada di Indonesia dan jumlah perusahaan depo kontainer.
Pihaknya juga meminta Otoritas Pelabuhan Priok dan Direksi Pelindo II agar waktu penumpukan kontainer kosong untuk reposisi dapat diberikan waktu 7 hari, free storage yang saat ini hanya 3 hari, agar pengiriman kontainer kosong dari dan ke depo dapat diatur lebih leluasa. Hal ini demi kelancaran lalu lintas sehingga bisa mengurangi kemacetan di jalan sekitar Cilincing dan Marunda dari dan menuju pelabuhan Priok.
Saat ini, bebernya, ada sebanyak 43 depo kontainer di Jakarta dengan rincian 30 merupakan anggota Asdeki, dengan sebanyak 14 perusahaan memiliki Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (SIUDPK), 16 perusahaan dalam proses pengurusan SIUDPK. Sementara 13 perusahaan lagi bukan anggota Asdeki.
"Makanya kami juga minta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk meninjau ulang perizinan perusahaan depo kontainer yang bukan anggota Asdeki," imbuhnya.
Dengan pertemuan dan diskusi tersebut, Asdeki berharap supaya macet di Jakarta Utara khususnya yang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok bisa segera menghasilkan solusi.Dengan demikian tidak mengganggu perekonomian nasional, dan biaya logistik tetap bisa stabil.
