Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi Keuangan DPR: Kementerian Investasi Bukan Solusi Isu Penanaman Modal di Indonesia

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menilai kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 19 April 2021  |  05:25 WIB
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir saat berbincang dengan CEO Royal Commission of Makkah and Holy Sites Abdulrahman F. Addas, Selasa (8/12/2020). - Istimewa/KBRI Riyadh
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir saat berbincang dengan CEO Royal Commission of Makkah and Holy Sites Abdulrahman F. Addas, Selasa (8/12/2020). - Istimewa/KBRI Riyadh

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Investasi oleh Presiden Joko Widodo dianggap bukan menjadi solusi atas permasalahan penanaman modal di Indonesia.

“Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi saja,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Minggu (18/4/2021).

Anis yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa World Economic Forum (WEF) pernah merilis 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia.

Korupsi menjadi kendala utama yang sangat mengganggu dan merugikan dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8. Praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor.

Terbesar kedua adalah inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1. Dilanjutkan dengan akses ke pembayaran 9,2, infrastruktur tidak merata 8,8 dan kebijakan tidak stabil 8,6.

Sementara itu, Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia 2020 berada di peringkat 73. Posisi ini selama tiga tahun terakhir stagnan.

Hal tersebut jauh dari negara-negara tetangga di Asean. Singapura di posisi ke 2, Malaysia 12, Thailand 21, Brunei 66, dan Vietnam di posisi 70.

Itu sebabnya, terang Anis, laporan Bank Dunia yang berjudul Global Economic Risk and Implications for Indonesia menyimpulkan Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tak kompetitif.

Hal lain yang menjadi penghambat investasi adalah regulasi yang seringkali tidak terprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan. Lalu yang sering kali mengganjal yakni instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja buruh, regulasi pajak, dan pajak.

“Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi dpr
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top