Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rentan Eksploitasi, Kemenaker Benahi Tata Kelola Penempatan ABK

Pokok permasalahan dalam penanganan ABK perikanan di Indonesia disinyalir akibat ketidakjelasan tata kelola penempatan ABK.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 14 April 2021  |  17:35 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal berbendera asing masih rentan menjadi korban eksploitasi.

Ida mengatakan saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), terutama PP tentang penempatan dan pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

Selain memberikan pelindungan bagi ABK mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

"Substansi RPP Pelindungan Awak Kapal diambil dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim [Maritime Labour Convention] dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang pelayaran, kepelautan, serta perikanan," kata Ida dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).

Kemenaker juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan, guna memastikan perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan.

Saat ini, rancangan PP tersebut telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara. Perbaikan tata kelola ini, sambungnya, akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pokok permasalahan dalam penanganan ABK perikanan di Indonesia disebabkan ketidakjelasan tata kelola penempatan ABK.

Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh masih terjadinya tumpang tindih dalam pemberian izin penempatan bagi awak kapal yang ingin bekerja di kapal berbendara asing.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

abk Kemenaker
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top