Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai bisa ikut andil memberikan insentif kepada maskapai dengan menggratiskan biaya parkir pesawat yang terimbas kebijakan larangan mudik periode 6 Mei 2021 – 17 Mei 2021.
Pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman mengatakan selama berlakunya kebijakan larangan mudik tersebut, maskapai tetap beroperasi. Hanya saja operasi tersebut secara terbatas bagi pihak yang dikecualikan dalam kebijakan tersebut dan angkutan logistik.
Tak hanya itu, kebijakan pemerintah agar perusahaan maskapai dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya juga terkesan kontradiktif dengan larangan mudik tersebut. Selama periode larangan mudik tersebut tentunya pendapatan maskapai sangat terbatas karena jumlah frekuensi dan penumpang juga berkurang drastis.
“Sebagai bentuk kompensasi, mungkin dengan pemerintah membayar biaya parkir pesawat maskapai selama musim larangan mudik. Membingungkan juga karena maskapai pada disuruh bayar THR tapi kan operasi terbatas. Bingung juga jadinya harus gimana,” ujarnya, Selasa (13/4/2021).
Menurutnya, keputusan yang tidak mengenakkan tersebut harus diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan larangan mudik. Hal itu tidak lepas dari angka kasus aktif Covid-19 yang tengah menurun. Jika masyarakat kembali mudik selama Idulfitri, maka ini berpotensi membuat angka kasus aktif kembali meledak.
“Sedangkan kalau nunggu meledak duluan ntar kayak November-Januari. Dan kalau kebijakannya mendadak seperti yang lalu-lalu lebih kacau lagi nanti. Keputusan yang tidak enak diambil bagi pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga
Meski demikian Gerry mengaku tak kaget apabila setelah Idulfitri pemerintah akan mengggenjot pariwisata musim libur sekolah.
Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan tidak mengajukan inisiatif kompensasi dalam bentuk apapun kepada pemerintah akibat kebijakan tersebut.
Emiten berkode saham GIAA tersebut akan bekerja ekstra keras menghasilkan pendapatan dari sektor non penumpang menghadapi larangan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya bisa mengejar ketertinggalan performa tahun ini.
Komisaris Garuda Indonesia Yenny Wahid menuturkan larangan mudik tersebut membuat proyeksi bisnis yang telah disusun perseroan sedikit meleset. Tetapi, Yenny meyakini pendapatan dari sektor lain, utamanya kargo, bisa digenjot karena pada momentum Idulfitri sebagian masyarakat masih saling berkirim paket lebaran.
Perseroan akan mencoba memperbaiki dan tingkatkan layanan dengan diskon menarik dan bersaing dengan perusahaan ekspedisi. Yenny tak menampik kondisi penumpang maskapai pelat merah tersebut hingga kini belum optimal.
Namun maskapai dengan jenis layanan penuh tersebut pernah mencatatkan rekor tertinggi pada saat libur panjang akhir pekan hingga sebanyak 20.000 penumpang per hari dari yang biasanya hanya sebesar 3.000 orang per hari.
“Saat ini semuanya hanya bisa menganalisa [pemulihan transportasi udara]. Paling optimistis kuartal III/2021 ini kami berharap ada peningkatan. Saya rasa garuda bisa lebih baik kalau ada keleluasaan dari pemegang saham memberikan perhatian dalam bentuk pendanaan,” tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
