Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta ikut bertanggung jawab atas kondisi keuangan BUMN Karya saat ini.
Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan bahwa maraknya kondisi keuangan BUMN Karya yang tidak sehat saat ini salah satunya disebabkan penugasan proyek oleh pemerintah.
Dia menyebutkan bahwa terkadang pemerintah memberikan penugasan proyek yang sifatnya tidak ekonomis, tetapi tidak memberikan penyertaan modal kepada BUMN.
Hal itu yang menyebabkan BUMN terpaksa mengambil utang baik dari perbankan maupun melalui penerbitan obligasi. Alhasil, ketika terdapat ketidakpastian ekonomi, keuangan BUMN tersebut akan semakin tidak sehat.
“Jasa konstruksi itu net margin-nya cuma 4 persen, jadi kalau bunga utang ada yang sampai 11 persen, ya pasti BUMN Karya akan rugi. Karena net margin-nya cuma 4 persen doang,” ujar Said Didu dalam webinar Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya, Jumat (9/4/2021).
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan yang memberikan penugasan kerja terhadap BUMN itu ikut bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan BUMN.
Baca Juga
“Menteri PUPR juga harus tanggung jawab, Menteri Perhubungan juga, karena ini juga ada penugasan dari menteri sektoral, jangan BUMN rugi tapi Menteri BUMN doang yang pusing,” papar Said Didu.
