Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Property Watch menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan relaksasi di bidang properti.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan bahwa saat ini pemerintah banyak menggelontorkan kebijakan di bidang properti yang disebutnya sebagai total football di bidang properti.
"Ini ibarat total football di bidang properti, di mana sektor properti banjir stimulus untuk berharap pasar properti meningkat. Meskipun belum sepenuhnya efektif namun paling tidak ini dapat menjadi titik balik optimisme pasar properti di tengah pandemi seperti saat ini," ujarnya, Selasa (30/3/2021).
Dia mengungkapkan bahwa sejumlah stimulus pemerintah ini masih belum sepenuhnya diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Menurutnya, sosialisasi dan informasi mengenai stimulus tersebut dirasa masih kurang.
Hal ini terlihat dari survei awal dari IPW untuk memotret efektivitas kebijakan pemerintah tersebut per 25 Maret 2021 di mana sebanyak 91 persen masyarakat belum mengetahui adanya pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah siap huni sampai 31 Agustus 2021 untuk segmen harga sampai Rp5 miliar.
"Kondisi ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi semua stake holder properti untuk dapat menyampaikan informasi sesegera mungkin kepada masyarakat," katanya.
Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai kebijakan DP nol persen pun masih rendah di mana sebesar 24,4 persen masyarakat sudah mengetahuinya, sisanya malah belum tahu adanya relaksasi DP nol persen.
Terkait suku bunga rendah, sebesar 53,8 persen masyarakat masih merasa bunga KPR yang ada di pasar tidak berubah.
"Lalu sebesar 23,1 persen menganggap masih tinggi, sedangkan selebihnya merasa suku bunga KPR sudah lebih rendah," ucapnya.
Ali mengatakan bahwa para pengembang saat ini terus melakukan promo untuk dapat mengambil manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan.
"Sebesar 69,6 persen pengembang merasa bahwa tren suku bunga rendah sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualannya," tuturnya.
Meskipun demikian di sisi lain, sebagian besar pengembang atau sebesar 56,9 persen masih menganggap kebijakan DP nol persen belum terlalu berpengaruh.
Hal ini juga dikarenakan bahwa saat ini sebagian pengembang sudah melakukan strategi harga tanpa DP tanpa harus menunggu kebijakan DP nol persen dari pemerintah.
Untuk pengurangan PPN nol persen, lanjutnya, sebesar 51,9 persen dari pengembang pun masih merasa belum terlalu memengaruhi penjualan.
Hal ini juga terkait batasan rumah siap huni yang membuat para pengembang yang tidak mempunyai ready stock relatif tidak dapat menikmati aturan ini.
Namun, sebaliknya untuk para pengembang yang mempunyai rumah ready stock ini waktunya untuk ‘cuci gudang’ unit-unit rumahnya dan terbukti beberapa pengembang tancap gas untuk dapat menghabiskan rumah-rumah ready stock-nya.
Dia menilai beberapa hal memang masih harus ditambahkan terkait pengurangan PPN nol persen sehingga tidak terbatas hanya rumah ready stock, tetapi juga untuk penjualan inden meskipun harus dibatasi progres tertentu sehingga tidak bisa juga hanya tanah kosong. Hal ini dilakukan agar terjadi peningkatan signifikan pertumbuhan di sektor properti.
"Dan waktunya jangan hanya 6 bulan, kalau perlu sampai akhir tahun, karena pengambilan keputusan membeli properti tidak sebentar. Belum lagi bila ada pengurangan BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan] yang menjadi beban bagi pembeli rumah. Bila itu terjadi, wahh bisa dipastikan akan terjadi peningkatan signifikan di pasar properti,” tutur Ali.
