Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mudik Lebaran Dilarang, Pengusaha Angkutan Darat Minta Disubsidi

Pengusaha transportasi darat sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik Lebaran tahun lalu.
Terminal Bus Jombor di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta./JIBI-Fahmi Ahmad Burhan
Terminal Bus Jombor di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta./JIBI-Fahmi Ahmad Burhan

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia meminta agar para pengusaha angkutan darat dapat menerima bantuan subsidi layaknya moda angkutan laut, udara, dan kereta api.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyikapi kebijakan pelarangan Mudik Lebaran 2021 yang disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi.

"Demi keberlangsungan usahanya, bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta," kata Djoko melalui siaran pers, Minggu (28/3/2021).

Dia menyebut pengusaha transportasi darat sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik Lebaran tahun lalu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Menurut dia, adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan pada kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan tersebut.

"Tidak ada koordinasi dengan Organda setempat. Tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar," ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut Djoko, keringanan pajak dan retribusi (PKB, BBNKB, PBB, pajak reklame, UKB, retribusi parkir dan emplasemen) terhadap penyelenggaraan transportasi umum di daerah tidak didapat. Pemda masih menganggap transportasi umum sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.

"Hal lain, Badan Penelitian dan Pengembangan [Balitbang] Perhubungan bekerja sama dengan ITB pada 2020 telah melakukan penelitian atau kajian dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan bisnis transportasi umum darat," tuturnya.

Dia tidak menampik bahwa sejumlah rekomendasi sudah diberikan agar bisnis transportasi umum darat tidak terpuruk ke titik nadir. Namun, yang jadi pertanyaan apakah rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan pemerintah.

"Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya gotong royong semua instansi pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan bantuan terhadap bisnis transportasi umum darat supaya keberlanjutan bisnis transportasi umum darat tetap terjaga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper