Bisnis.com, JAKARTA - Operator angkutan umum transportasi darat dinilai mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah yang cenderung lebih memperhatikan ojek online pada masa pandemi Covid-19.
Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno mencontohkan pemerintah saat ini lebih mendukung pengemudi ojek online (ojol) ketimbang pengemudi angkutan umum. Hal itu, nampak dari bentuk bantuan dan insentif yang lebih banyak disalurkan kepada ojol.
"Mulai dari bantuan sosial yang diberikan yang terima ojol. Ada bantuan yang khusus ojol. Buat operator dan sopir bus sampai sekarang bantuannya apa? Terus juga disuntik vaksin, yang marak divaksin pengemudi ojol, supir bus gimana? Realitasnya memang diskriminatif," ujarnya, Sabtu (27/3/2021).
Senada, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono juga berharap pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi dalam program vaksinasi agar perekonomian dapat pulih lebih cepat.
Menurutnya, program vaksinasi pemerintah sudah bagus, hasilnya juga sudah terasa. Apabila pekerja transportasi mendapatkan vaksin, maka ekonomi bisa bangkit kembali karena bisa bertransportasi dengan aman.
"Jangan sampai tahun depan dilarang lagi. Bisa kolaps kita,” imbuhnya.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon mengatakan pekerja transportasi darat juga layak mendapat prioritas vaksin.
Menurutnya sektor transportasi merupakan urat nadi perekonomian. Alhasil kalau sektor ini mulai bangkit, maka perekonomian juga lancar. Dia sangat berharap pemerintah dapat menindaklanjuti usulan ini.
Selain itu, sekjen MTI yang biasa dipanggil Koko ini juga berharap penundaan mudik lebaran tahun ini dapat mempertahankan capaian pemerintah dalam memberantas Covid-19. Dengan pandemi yang bisa segera teratasi juga bisa menormalkan kembali kegiatan perekonomian dan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
