Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak menghentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras dari negara manapun hingga Juni 2021.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras," katanya dalam pernyataan resmi yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).
Dia menuturkan informasi yang beredar terkait impor beras sangat merugikan petani. Apalagi, saat ini petani yang ada di sentra-sentra beras di Indonesia sedang menunggu masa panen raya.
Jokowi mengakui memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan.
"Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," ucap Jokowi.
Baca Juga
Presiden juga mengungkap nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkiat impor beras antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam.
Dia mengakui bahwa MoU tersebut memang benar terjadi. Namun, Jokowi mengatakan fakta yang sebenarnya di balik MoU tersebut.
"Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. [Namun] itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," jelasnya.
Polemik impor beras terungkap setelah media Thailand memberitakan bahwa kabinet Negeri Gajah Putih telah menyepakati rencana ekspor sebesar 4 juta untuk 4 tahun ke Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan G2G kedua pemerintah.
Isu terkait impor beras kian memanas kala Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa penugasan tersebut ternyata tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian, tetapi kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Mendag Muhammad Lutfi.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan stok CBP Bulog telah berada di bawah level psikologisnya dan berpotensi menyentuh angka terendah dalam sejarah jika seluruh beras eks-impor 2018 mengalami penurunan mutu.
Berdasarkan data yang dia terima, saat ini stok CBP yang dikelola Perum Bulog berkisar di angka 800.000 ton. Namun sekitar 300.000 ton dari stok tersebut merupakan beras sisa impor yang dilakukan pada 2018 silam dan berpotensi mengalami penurunan mutu dan tidak bisa dilepas ke pasar.
Dengan demikian, dia mengestimasi stok CBP yang layak dan aman untuk disalurkan hanya tersisa 500.000 ton, padahal stok aman yang telah disepakati pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar adalah 1 juta ton.
